Komparatif.ID, Banda Aceh— Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) resmi mengukuhkan 44 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2025 di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu (13/8/2025).
Kepada anggota Paskibraka Aceh 2025, Mualem mengatakan pengibaran Sang Saka Merah Putih sekadar pekerjaan teknis, tetapi juga sebuah amanah besar yang memiliki makna historis mendalam bagi bangsa Indonesia.
“Adik-adik Paskibraka yang berdiri tegak di hadapan kita hari ini telah melewati proses seleksi dan pelatihan yang ketat. Saya ingin mengingatkan bahwa tugas mengibarkan Sang Saka Merah Putih bukan hanya tugas fisik, tetapi juga amanah sejarah,” kata Mualem.
Mualem juga menyampaikan apresiasi kepada para pelatih yang membimbing para petugas pengibaran Sang Saka Merah Putih pada 17 Agustus mendatang.
Ia berharap seluruh anggota Paskibraka Aceh 2025 menjadikan pengalaman tersebut sebagai bekal berharga dalam mengembangkan diri, baik di bidang akademik, kepemimpinan, maupun pengabdian kepada masyarakat.
Baca juga: Abu Paya Pasi Dikukuhkan sebagai Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman
“Jadikan pengalaman ini sebagai pelajaran berharga. Semoga pengukuhan ini menjadi awal dari kiprah kalian sebagai generasi muda Aceh yang berkarakter, berprestasi, dan siap mengabdi untuk bangsa dan negara,” kata Mualem.
Selain itu, Mualem mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk memperkuat komitmen bersama dalam menyambut dua momentum penting pada bulan ini, yakni Hari Damai Aceh dan HUT ke-80 RI.
Menurutnya, kedua momen tersebut merupakan pengingat akan perjalanan sejarah dan sekaligus pemacu semangat untuk terus membangun Aceh menuju kemakmuran, kesejahteraan, dan martabat yang lebih tinggi.
Ke-44 anggota Paskibraka yang dikukuhkan merupakan putra-putri terbaik hasil seleksi dari kabupaten dan kota di seluruh Aceh. Mereka akan bertugas dalam Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan digelar di Lapangan Blang Padang.
Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat dengan dihadiri Plt. Sekda Aceh, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, perwakilan Kesbangpol dan Linmas, serta sejumlah pejabat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait.
