Adil itu bukan soal siapa yang dikritik, tapi konsistensi standar. Kalau klaim pemerintah harus diuji, klaim korporasi juga harus diuji. Kalau narasi negara harus diverifikasi, narasi media dan LSM juga harus diverifikasi. Kalau tindakan aparat dikuliti, tindakan massa juga harus dikuliti. Tanpa kecuali. Tanpa rasa sungkan.
***
Tiba-tiba cerita itu sampai ke telinga saya. Seorang jurnalis, katanya, ditanya seseorang dengan nada setengah heran, setengah menyindir.
“Kenapa sih, mediamu kayak enggak pernah memuji keberhasilan pemerintah?”
Buat saya, itu pertanyaan sederhana, tapi mengandung kecurigaan lama yang tak pernah benar-benar selesai.
Si jurnalis menjawab dengan cepat, terlatih, seperti sedang mengulang slide presentasi yang sudah sering ia bawakan.
“Media bukan humas,” katanya. “Tugas media menguji klaim. Media menulis berdasarkan fakta, bukan klaim sepihak. Media independen, bukan netral.”
Saya merenung panjang setelah mendengar cerita itu. Buat saya, ada satu bagian yang mengganjal dan tak pernah disentuh para wartawan yang mengaku idealis, independen, dan adil sejak dalam pikiran itu.
Mengapa pisau kritis itu jarang diarahkan ke korporasi, LSM, industri dan otoritas media, atau bahkan rakyat sendiri ketika mereka keliru? Apakah cara yang dianggap paling keren bagi (sebagian) wartawan itu kalau berani dan kritis (hanya) ke pemerintah? Dari situlah pikiran saya mulai berjalan.
Saya sudah lama menyingkir dari ruang redaksi ketika pertanyaan seperti itu makin sering saya dengar. Pensiun bukan karena kalah cepat dengan algoritma, tapi karena capek melihat jawaban-jawaban yang terdengar gagah di platform X, tapi ringkih kalau diuji.
Jawaban si jurnalis itu, kalau dibaca sekilas, tampak rapi. Bahkan terdengar heroik. Media bukan humas. Media harus menguji klaim. Media berdiri di atas fakta, bukan propaganda. Media independen, bukan netral.
Semua itu benar. Masalahnya bukan di kalimat-kalimatnya. Masalahnya ada di pikiran yang melahirkan kalimat itu. Ada bias yang tidak pernah diakui. Ada ketimpangan sasaran kritik yang sengaja diabaikan.
Kalau media mengaku tugasnya menguji klaim kekuasaan, pertanyaan lanjutannya sederhana. Mengapa hanya pemerintah yang diuji seolah-olah dialah satu-satunya pemilik kekuasaan? Mengapa perusahaan media, Dewan Pers, korporasi besar, LSM donor-driven, figur publik, influencer, bahkan “rakyat” yang bertindak brutal atau manipulatif sering lolos dari pisau yang sama?
Di situ letak soal keadilan sejak dalam pikiran.
Baca juga: Celaka, Kita Diterjang Tsunami Misinformasi
Saya sudah lama curiga, banyak jurnalis hari ini mengira sikap kritis itu identik dengan satu arah. Ke atas saja. Ke pemerintah saja. Seolah-olah di luar pemerintah tidak ada relasi kuasa. Seolah-olah korporasi raksasa tidak punya daya tekan. Seakan-akan semua media itu benar. Seolah-olah LSM selalu suci. Seolah-olah “rakyat” selalu benar hanya karena mereka bukan pejabat.
Ini bukan sikap kritis. Ini selektif.
Dalam teori klasik, pers memang disebut sebagai anjing penjaga. Tapi penjaga apa? Demokrasi. Bukan penjaga sentimen, bukan penjaga popularitas.
Dalam Four Theories of the Press, fungsi pers dalam sistem demokrasi tidak dibatasi pada mengawasi negara, tetapi mengawasi seluruh pusat kekuasaan yang berpotensi menyimpang. Negara hanya salah satunya.
Masalahnya, banyak jurnalis sekarang berpikir kekuasaan itu tunggal dan selalu berwajah negara. Padahal, dalam dunia modern, kekuasaan itu menyebar. Ada di pasar, ada di modal, ada di algoritma, ada media, ada di LSM internasional, ada di tokoh moral yang tak pernah mau diuji motifnya.
Ketika media rajin menguliti pidato presiden, tapi menelan mentah-mentah siaran pers korporasi. Ketika media skeptis pada angka pemerintah, tapi permisif pada riset pesanan lembaga donor. Ketika media berani menyebut kebijakan publik “gagal”, tapi gagap menyebut PHK massal sebagai akibat keserakahan korporasi. Di titik itu, jangan lagi bicara independensi. Itu bukan independen. Itu ketergantungan yang berpura-pura idealis.
Saya sering dengar dalih, “Kami sulit mengkritik korporasi karena keterbatasan data.”
Itu bohong! Yang sulit itu bukan datanya, tapi keberaniannya. Iklan masih membayar gaji. Sponsor masih menopang acara. Hubungan baik masih dianggap aset. Maka kritik dilunakkan, dikaburkan, atau dipindahkan ke halaman yang sepi pembaca.
Edward Herman dan Noam Chomsky sudah lama mengingatkan soal ini dalam Manufacturing Consent. Media bukan hanya memproduksi berita, tapi juga menyaring realitas melalui kepentingan ekonomi, politik, dan ideologis. Filter itu bekerja diam-diam. Tidak selalu lewat sensor kasar, tapi lewat kebiasaan redaksi, relasi bisnis, dan rasa takut kehilangan akses.
Jurnalis yang mengaku independen, tapi tidak mau mengakui filter itu, sebenarnya sedang berbohong pada dirinya sendiri.
Lalu soal media dan LSM. Ini wilayah yang makin jarang disentuh dengan kritis. Media dan LSM sering diposisikan sebagai suara moral, wakil nurani publik. Padahal banyak media dan LSM hari ini adalah aktor politik non-negara dengan agenda, pendanaan, dan kepentingan sendiri.
Mengkritik pemerintah boleh. Mengkritik korporasi boleh. Tapi mengkritik LSM, dan sesama media, sering dianggap tidak etis, seolah-olah mereka berada di atas kecurigaan.
Ini lucu. Dalam The Power of NGOs, dijelaskan bagaimana LSM bisa menjadi aktor kekuasaan yang signifikan, memengaruhi kebijakan, opini publik, bahkan arah pembangunan. Kalau begitu, mengapa mereka jarang diuji dengan standar jurnalistik yang sama?
Jawabannya lagi-lagi sederhana. Karena posisi moral itu nyaman. Karena lebih aman memihak mereka yang secara simbolik dianggap “baik”. Karena kritis kepada LSM bisa membuat jurnalis dicap anti-rakyat, anti-demokrasi, atau tidak progresif.
Padahal jurnalisme bukan soal citra diri. Jurnalisme adalah soal keberanian menanyakan hal yang tidak populer.
Lalu rakyat. Ini bagian yang paling sensitif. Setiap kali saya bilang bahwa rakyat juga bisa salah, biasanya ada yang tersinggung. Padahal saya ini juga rakyat. Saya hidup di tengah rakyat. Saya tahu betul, rakyat itu manusia. Bisa mulia, bisa juga culas. Bisa korban, bisa juga pelaku.
Ketika ada kekerasan massal, hoaks kolektif, persekusi, atau pembenaran kebencian atas nama mayoritas, media sering memilih aman. Framing-nya dilembutkan. Tanggung jawab individual dikaburkan. Semua dipindahkan ke struktur, sistem, atau provokasi elit. Struktur memang penting, tapi menghapus agensi individu juga bentuk ketidakjujuran.
Hannah Arendt, dalam Eichmann in Jerusalem, memperingatkan tentang banalitas kejahatan. Kejahatan tidak selalu lahir dari niat jahat yang besar, tapi dari kepatuhan, kebiasaan, dan pembiaran. Jika media selalu memposisikan rakyat hanya sebagai korban tanpa tanggung jawab moral, media sedang ikut membiakkan banalitas itu.
Jadi kembali ke pertanyaan awal. Apakah jurnalis seperti itu adil sejak dalam pikiran?
Jawaban saya pahit. Tidak sepenuhnya.
Adil itu bukan soal siapa yang dikritik, tapi konsistensi standar. Kalau klaim pemerintah harus diuji, klaim korporasi juga harus diuji. Kalau narasi negara harus diverifikasi, narasi media dan LSM juga harus diverifikasi. Kalau tindakan aparat dikuliti, tindakan massa juga harus dikuliti. Tanpa kecuali. Tanpa rasa sungkan.
Independensi bukan berarti selalu berseberangan dengan negara. Independensi berarti tidak berutang pikiran pada siapa pun. Tidak pada kekuasaan, tidak pada modal, tidak pada moralitas instan, tidak pada likes, tidak pada tepuk tangan warganet.
Bill Kovach dan Tom Rosenstiel menulis dalam The Elements of Journalism bahwa loyalitas utama jurnalisme adalah kepada warga, bukan kepada institusi, bukan kepada narasi tertentu. Tapi warga itu bukan anak kecil yang harus selalu dibela. Warga adalah manusia dewasa yang juga perlu dihadapkan pada cermin.
Kalau jurnalis hanya keras kepada pemerintah dan lembek kepada yang lain, itu bukan keberanian. Itu pilihan aman yang dibungkus idealisme.
Saya sudah terlalu tua untuk ikut berteriak slogan. Saya lebih percaya pada kerja sunyi. Bertanya pada semua pihak dengan nada yang sama. Mencatat dengan sabar. Menulis tanpa takut dicap. Tidak silau dengan pujian oposisi, tidak gentar dengan amarah penguasa.
Kopi saya sudah dingin saat saya menuliskan senandika ini. Tapi satu hal masih hangat di kepala. Jurnalisme yang adil tidak lahir dari jawaban-jawaban pintar di media sosial, podcast, atau di seminar. Ia lahir dari keberanian untuk tidak memilih sasaran kritik berdasarkan siapa yang paling mudah diserang. Dan itu, sayangnya, makin langka.
