Komparatif.ID, Lhoksukon— Sejumlah akses jalan utama di Aceh Utara hingga Jumat, (28/11/20025) masih belum dapat dilalui kendaraan akibat banjir yang belum surut.
Berdasarkan laporan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Aceh, jalur penghubung dari Lhokseumawe menuju Lhoksukon Aceh Utara masih tertutup dan dinyatakan tidak aman untuk dilalui.
Akses melalui Tanah Pasir di Keude Klep Kecamatan Tanah Pasir hingga hari ini belum dapat digunakan. Ketinggian air masih tinggi sehingga kendaraan tidak memungkinkan melintas.
Kondisi serupa juga terjadi di Jalan Medan–Banda Aceh kawasan Blang Mulieng Kecamatan Syamtalira Aron, genangan air serta arus deras membuat jalur tersebut tidak dapat dilewati.
Di jalur lain, kawasan Simpang Rangkaya di Matang Ben, Kecamatan Tanah Luas juga masih terendam banjir. Tinggi air dan arus yang kuat membuat jalur penghubung itu tertutup total.
Baca juga: Akses ke Kuta Makmur Aceh Utara Putus Total
Sementara itu, akses di Parang Sikureung Gampong Kuta, Kecamatan Tanah Luas juga belum dapat digunakan karena jalan sepenuhnya terendam.
Akibat kondisi tersebut, sedikitnya 15 kecamatan tercatat masih terisolir karena tidak adanya akses transportasi darat. Kecamatan tersebut meliputi Dewantara, Banda Baro, Nisam, Nisam Antara, Sawang, Syamtalira Bayu, Samudera, Syamtalira Aron, Lapang, Tanah Pasir, Matangkuli, Pirak Timu, sebagian Lhoksukon, Baktiya Barat, serta Seunuddon.
Selain itu, akses Jalan Raya Medan–Banda Aceh sebagai jalur utama juga mengalami kerusakan dan kendala serius. Jembatan Kuta Blang di Bireuen dilaporkan putus total.
Sementara itu, ketinggian air di Krueng Mane mencapai satu meter dan di Krueng Geukuh mencapai antara satu hingga dua meter. Genangan juga masih terlihat di kawasan Syamtalira Bayu dengan ketinggian satu meter, Geudong antara satu hingga satu setengah meter, serta Syamtalira Aron dengan genangan setengah meter.
Situasi di lapangan semakin sulit karena jaringan telepon seluler dan internet dilaporkan padam total di beberapa titik terdampak. Kondisi ini membuat komunikasi dan koordinasi penanganan banjir terhambat.
