Komparatif.ID, Banda Aceh— Anggota Fraksi Gabungan Partai Golkar, PPP, dan PKB DPRK Banda Aceh, Aulia Rahman, meminta Pemko Banda Aceh segera menggelar Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung).
Aulia mengatakan dirinya menerima banyak pertanyaan dari masyarakat, terutama yang berada di gampong dengan kepemimpinan Penjabat Keuchik serta gampong yang masa jabatan keuchiknya akan segera berakhir.
“Kami mengharapkan agar segera dilakukan Pilchiksung di Kota Banda Aceh dalam tahun ini, agar program-program pemerintahan di gampong dapat berjalan maksimal untuk kepentingan masyarakat. Mohon penjelasan tentang rencana pelaksanaan Pilchiksung tersebut,” kata Aulia Rahman dalam rapat paripurna DPRK Banda Aceh, Rabu (3/9/2025).
Menurut Aulia, keberadaan penjabat yang sifatnya sementara tidak selalu mampu memberikan kesinambungan program yang dibutuhkan warga.
Karena itu, ia meminta Pemko segera memastikan pelaksanaan Pilchiksung agar tidak terjadi kekosongan jabatan yang bisa memengaruhi pelayanan publik.
Selain Pilchiksung, Fraksi Golkar, PKB, dan PPP juga menyampaikan sejumlah catatan dalam pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh tahun 2025.
Baca juga: Illiza Serahkan Raqan APBK-P 2025 ke DPRK Banda Aceh
Menurut politisi Golkar itu, pembahasan perubahan anggaran tidak hanya harus menyesuaikan dengan visi dan misi kota serta prioritas pembangunan pusat dan daerah, tetapi juga memastikan kualitas belanja dan partisipasi masyarakat tetap terjaga.
Aulia Rahman menekankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah seperti transparansi, akuntabilitas, ketepatan waktu, serta keberpihakan pada program dan kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat benar-benar dijalankan.
Evaluasi, pengawasan, dan dokumentasi yang lengkap juga disebut menjadi bagian penting dalam pengelolaan perubahan APBK.
“Perlu kita pastikan juga perubahan APBK telah didasarkan pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 yang sudah disepakati dan selaras dengan berbagai regulasi yang berlaku, termasuk dari pemerintah pusat,” ujar politis Golkar itu.
Aulia yakin Pemko Banda Aceh telah menyiapkan target dan alokasi belanja berdasarkan skala prioritas yang ketat. Setiap program dan kegiatan, kata Aulia, seharusnya disusun dengan memperhatikan kewajiban belanja wajib, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk masyarakat, serta tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian dan aturan perundang-undangan.
“Kami menghargai penegasan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menjalankan kebijakan fiskal yang disiplin, adaptif, dan pro-rakyat. Kita semuanya tentu mengharapkan agar setiap rupiah belanja daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Banda Aceh seluruhnya,” imbuh Aulia Rahman.
