Komparatif.ID, Washington—Kongres AS sepakat mendukung keputusan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menghentikan pembelian minyak dari Rusia.
Dilansir Reuters, Kamis (7/4/2022) disebutkan anggota Kongres AS sepakat menekan Rusia yang telah menginvasi Ukraina dengan memperpanjang sanksi ekonomi terhadap negara komunis tersebut.
Senat memberikan suara 100-0 mendukung tindakan menghapus status Hubungan Perdagangan Normal Permanen (PNTR) untuk Rusia dan sekutu dekatnya Belarus.
Persetujuan Senat mengirim undang-undang ke Dewan Perwakilan Rakyat, yang dengan cepat meloloskan ukuran perdagangan dengan 420 berbanding 3, dan undang-undang energi dengan 413 berbanding 9.
Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki menyebutkan Presiden Joe Biden mendukung langkah-langkah tersebut dan akan menandatanganinya menjadi undang-undang.
RUU perdagangan membuka jalan bagi pemerintahan Biden untuk menaikkan tarif impor dari Rusia dan Belarusia. Langkah memasukkan ke dalam undang-undang, sejalan dengan perintah eksekutif Biden sebelumnya yang melarang impor minyak, gas alam, dan batu bara Rusia.
“Paket ini adalah tentang membawa setiap alat tekanan ekonomi untuk ditanggung (Presiden Rusia) Vladimir Putin dan kroni-kroni oligarkinya. Rusia Putin tidak pantas menjadi bagian dari tatanan ekonomi yang telah ada sejak akhir Perang Dunia Kedua,” kata Senator Ron Wyden, Ketua Komite Keuangan Senat.
DPR meloloskan kedua RUU awal tahun ini, tetapi mereka terhenti di Senat ketika Partai Republik dan Demokrat berdebat tentang kapan harus memilih ukuran energi dan kata-kata dari ketentuan dalam RUU perdagangan yang mengesahkan ulang Undang-Undang Magnitsky, yang memungkinkan sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia.
Undang-undang USA mengamanatkan bahwa Kongres AS harus menyetujui perubahan status perdagangan Rusia dan Belarusia.
Di bawah kompromi yang ditempa pada Rabu malam, para senator di Kongres AS setuju untuk mempertimbangkan langkah perdagangan dan tagihan energi. DPR harus menyetujui amandemen kedua langkah karena perubahan teknis yang dibuat di Senat.
