Komparatif.ID, Bireuen– Ketua KIP Bireuen Saiful Hadi,S.E, memastikan PPK di Bireuen tidak melakukan pungli terhadap PPS. Juga tidak ada setoran balas jasa terhadap kelompok tertentu, seperti yang menjadi sas sus akhir-akhir ini.
Ketua KIP Bireuen Saiful Hadi, Rabu (17/10/2024) kepada Komparatif.ID mengatakan sempat beredar sas sus yang menyebutkan bila pihak Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Bireuen melakukan kutipan terhadap Panitia Pemungutan Suara (PPS), sebagai bentuk balas jasa untuk kelompok tertentu.
“Iya, rumor itu beredar. Boleh dikatakan itu kabar bohong ya. Tidak ada seperti itu. Tak ada kutipan oleh PPK,” sebut Saiful.
Mantan penggawa Forum LSM Aceh tersebut menjelaskan, beberapa waktu lalu banyak PPS yang malas membuat laporan bulanan. Banyak di antara mereka yang mengupah pihak ketiga untuk membuatkan laporan.
Selain itu, banyak PPS yang malas menyusun laporan. Bila ditagih oleh PPK, mereka selalu berkelit. Akhirnya laporan bulanan centang-perenang, yang membuat PPK pusing tujuh keliling.
KIP kemudian menginisiasi, bila ada PPS yang tidak buat laporan kegiatan sesuai peraturan, maka honorarium seluruh PPS di kecamatan tersebut akan ditunda. Penerapan aturan itu cukup efektif.
Baca juga: Saiful Terjungkal dari Kursi Ketua KIP Aceh
PPS yang awalnya malas-malasan, kemudian mulai mengirimkan laporannya. Ternyata, ada di antara mereka mengupahnya kepada pihak ketiga.
“Saya sudah panggil semua. KIP melarang laporan disusun pihak ketiga. Fungsi tenaga sekretariat PPS untuk menyiapkan laporan. Bukan untuk gaya-gayaan,” kata Saiful Hadi.
Ada juga yang unik, tambah Saiful. Adanya pengadaan baju seragam PPS yang diinisiasi sendiri oleh PPS. Sehingga setiap anggota PPS harus menyetor biaya jahit baju.
“Itu juga sudah kami larang. Uang yang terlanjur ditarik, supaya dikembalikan. Ada-ada saja orang ini,” kata Saiful terkekeh.
Saat ini, KIP Bireuen melakukan monitoring lebih ketat. PPS harus mandiri menyusun laporan, dan atas alasan apa pun tidak boleh lagi menggalang dana atas nama penyelenggara.
“Kerjakan saja tugas wajib, supaya terhindar dari polemik yang tidak perlu. Tugas penyelenggara menyukseskan pemilu, bukan sibuk dengan aktivitas di luar kepemiluan,” kata Saiful.
