Komparatif.ID, Bantul— Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan penyaluran bantuan pangan yang dilakukan pemerintah bukan hanya sekadar program sosial, melainkan upaya menanggulangi krisis pangan yang kini melanda dunia.
“Kenapa bantuan beras ini kita berikan? Karena memang di seluruh dunia, di semua negara itu harga berasnya terkerek naik semuanya, naik. Karena apa? Panennya banyak yang gagal,” ujarnya saat menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Purwomartani, Sleman, DI Yogyakarta, Senin (29/1/2024).
Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan kegagalan panen tersebut diakibatkan perubahan iklim. Hal tersebut menyebabkan 22 negara menghentikan kebijakan ekspor berasnya dan lebih memprioritaskan beras untuk kebutuhan di dalam negerinya.
Dalam kunjungannya ke Sleman dan Bantul, Jokowi menyampaikan program pemerintah, terutama bantuan pangan berupa beras, memiliki dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Rakyat kita bantu dengan penyaluran beras bantuan pangan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dan itu sudah kita anggarkan agar dapat dilaksanakan sampai dengan Juni 2024 nanti,” lanjutnya.
Baca juga: Dikritik Jokowi, KPU Pastikan Tidak Ubah Format Debat Capres
Pemerintah sendiri memberikan bantuan pangan berupa beras seberat 10 kilogram per bulan kepada sekitar 22 juta penerima manfaat. Menurut Jokowi, bantuan tersebut akan diterima hingga Juni 2024, dan bisa diperpanjang jika anggaran negara mencukupi.
“Yang paling penting bapak ibu, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni diberikan bantuan. Juli malah keterusan. Sementara sampai Juni. Nanti kalau APBN kita hitung-hitung cukup, bisa dilanjutkan lagi,” tandasnya.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, turut menjelaskan program beras bantuan pangan efektif dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Program penyaluran beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dinilai berhasil menahan gejolak harga ke tingkat yang lebih terkendali.
“Saya tadi malam melakukan meeting dengan penggilingan padi yang ada di Yogyakarta, mereka menyampaikan saat ini harga gabah sedang tinggi yakni di atas Rp8.000,- per kilogram. Sehingga kalau untuk jadi beras, apabila tidak ada program beras CBP dan beras SPHP ini harganya bakal melonjak di angka Rp18.000,- sampai dengan Rp20.000,- per kilogramnya,” terang Arief.
Sementara itu, Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Perum Bulog, Sonya Mamoriska Harahap, menambahkan program bantuan pangan adalah salah satu upaya pemerintah dalam menjaga kemampuan daya beli masyarakat yang rentan terdampak kenaikan harga pangan.
“Program bantuan pangan merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat penerima bantuan memiliki anggaran untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga lainnya,” tutur Sonya.
