Namanya Disebut, Irsyadi Mengaku Tak Pernah Bertemu Alhudri

Komparatif.ID, Banda Aceh— Bendahara Partai Gerindra Provinsi Aceh, Teuku Irsyadi mengaku terkejut kala namanya disebut oleh Ketua DPRA Zulfadli, pada Sidang Paripurna Istimewa, Jumat (21/2/2025) malam.

“Saya terkejut ketika nama saya disebut sebagai salah seorang pemain di balik terbitnya SK Sekda Aceh atas nama Alhudri,” kata Teuku Irsyadi, Sabtu (22/2/2025).

Irsyadi mengatakan dirinya memang dekat dengan Muzakir Manaf. Kedekatan tersebut sudah lama terjalin. Bahkan ketika Zulfadli berjuang di rimba Bate Iliek memperjuangkan Aceh merdeka, dirinya mengaku berjuang di “belantara” Jakarta.

Baca juga: SK Plt Sekda Alhudri Bermasalah Permainan Wagub Dek Fadh

Irsyadi mengatakan, sudah sejak lama dirinya ditunjuk oleh Mualem sebagai keuangan. Bertugas mencari pendanaan untuk kegiatan politik yang dilakukan oleh Muzakir Manaf selaku Ketua Umum DPA Partai Aceh, dan Ketua Komite Peralihan Aceh.

Dirinya mengatakan tidak mungkin menjebak Mualem untuk kepentingan pribadi. “Saya orang yang selalu berjalan di belakang Mualem, bukan di depan. Saya tidak mungkin mengkhianati Mualem. Apalagi sampai melakukan hal seperti yang dituduhkan si Abang,” katanya.

Perihal terbitkan SK Plt Sekda Aceh atas nama Alhudri, yang diduga melalui mekanisme yang tidak sesuai prosedur, Irsyadi mengatakan tidak tahu-menahu. Dia mengatakan sudah sangat lama tidak bertemu Alhudri.

Sebelumnya, Ketua DPR Aceh Zulfadhli menyebut proses pengangkatan Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh yang diduga maladministrasi didalangi Ketua DPD Gerindra Aceh, sekaligus Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) dan Bendahara Gerindra Aceh tersebut.

“Saya buka disini, ini permainan Wakil Gubernur Fadhlullah Dek Fadh dan Bendahara Gerindra Aceh Irsyadi,” ujar Zulfadli pada rapat paripurna DPR Aceh, Jumat (21/2/2025) malam.

Di hadapan sidang paripurna, Zulfadli memberberkan surat perintah pelaksana tugas Alhudri dijerat beragam masalah. Ia juga menegaskan dirinya tidak bermasalah dengan sosok Alhudri, tapi sebagai anggota dewan yang memiliki tugas pengawasan, sudah sepatutnya DPR Aceh mempertanyakan proses-proses eksekutif yang bermasalah.