Komparatif.ID, Jakarta— Ide masa jabatan kades 9 tahun untuk tiap periode yang diajukan oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, ditentang netizen.
Abdul Halim Iskandar, Senin (16/1/2023) menyebutkan ide tersebut disambut antusias karena menguntungkan warga. Bahkan ia mengatakan ide itu sudah disampaikan pada Mei 2022 di hadapan pakar ilmu.
“Yang diuntungkan dengan kondisi ini adalah warga masyarakat,” sebut Abdul Halim Iskandar seperti dikutip dari Instagram Kemendes PDTT.
Akan tetapi pernyataan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut dinilai oleh netizen sebagai perilaku asal bunyi (asbun). Karena selama Dana Desa dikucurkan ke desa-desa, para kades semakin banyak yang berperilaku sebagai diktator. Bahkan dengan masa kerja 6 tahun tiap periode, telah banyak melahirkan koruptor-koruptor baru, yang akhirnya tujuan memakmurkan rakyat desa tidak tercapai.
“Pernyataan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar selain tidak sejalan dengan demokrasi, juga melanggengkan praktik kleptokrasi yang semakin mewabah di tingkat desa para kades semakin banyak yang menjadi diktator,” sebut Fahmi, seorang Facebooker Aceh.
Baca juga: Ule Lheu Masuk 50 Besar Desa Wisata Terbaik Indonesia 2022
Gimmick PKB Raup Suara Kades
Di akun Instagram Kemendes PDTT, netizen juga menyerbu postingan masa jabatan kades 9 tahun. Menurut warganet, ide masa kerja kades 9 tahun tiap periode hanya gimmick PKB untuk meraih simpati kades se-Indonesia.
Akun @onyis87 menyebutkan usulan masa kerja kepala desa 9 tahun oleh Menteri Desa merupakan ide keblinger. Karena terlalu panjang masa jabatan tersebut. Rakyat akan menderita sangat lama bila dipimpin oleh kades yang tidak amanah.
@adeksully15 menyebutkan ide itu dilontarkan karena AHI ingin maju pada Pilpres 2024. “Menterinya mau nyalon pilpres 2024,” tulisnya.
@riskihanif menulis: sistem yang sekarang aja banyak yang lanjut tiga periode sampai anaknya jadi pengurus dan korup turun-menurun, ini malah ditambah sembilan tahun. Yang harus ditambah seharusnya pengawasan penggunaan dana desa.
Dari total 390 komentar, 99 persen menolak ide masa kerja kepala desa sembilan tahun. Korupsi, kolusi dan nepotisme serta menyalahi sistem politik demokrasi, dijadikan acuan oleh warganet.
Di postingan lain, dari 1.175 komentar ide tersebut, mayoritas menolak. Ide AHI dinilai merupakan gimmick politik demi mendongkrak suara PKB pada Pileg 2024
