Komparatif.ID, Banda Aceh– Ketua DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi Aceh, Dicky Saputra, meminta Pemerintah Pusat untuk segera menetapkan banjir Aceh sebagai Bencana Nasional guna mempercepat penanganan dan memaksimalkan mobilisasi sumber daya.
Menurut Dicky, skala dampak banjir kali ini sudah melampaui kapasitas penanganan daerah. Ia menyebut banyak wilayah terputus akses, masyarakat harus mengungsi, dan distribusi bantuan sering terhambat karena minimnya koordinasi dan keterbatasan peralatan.
Dicky menilai kondisi Aceh saat ini bukan hanya sekadar banjir musiman, tetapi sudah memasuki fase krisis kemanusiaan yang membutuhkan respon cepat dan terukur. Ia menyebut bahwa masyarakat di sejumlah titik terdampak masih kesulitan memperoleh bantuan karena akses menuju lokasi banyak yang terendam dan rusak.
“Terisolirkah kita? Tidak. Yang terisolir hanyalah respons kita,” ungkapnya, Jumat (5/12/2025).
Dicky menjelaskan Aceh sebenarnya memiliki fasilitas strategis yang memadai untuk operasi tanggap darurat, baik melalui jalur udara maupun laut. Ia menyebut adanya sejumlah bandara seperti Bandara Sultan Iskandar Muda, Malikussaleh, Rembele, Cut Nyak Dhien, Patiambang, Alas Leuser, dan Lasikin yang menurutnya dapat menjadi pusat komando dan jalur distribusi bantuan.
Baca juga: Komisi I DPRA Desak Pemerintah Tetapkan Banjir Aceh Sebagai Darurat Bencana Nasional
Selain itu, pelabuhan seperti Ulee Lheue, Krueng Geukueh, Kuala Langsa, dan Kuala Simpang juga dapat dioptimalkan untuk suplai bantuan melalui laut. Menurutnya, fasilitas ini menunjukkan bahwa Aceh tidak mengalami hambatan logistik jika koordinasi pemerintahan berjalan efektif.
Menurutnya, APBA-P 2025 yang belum terpakai, APBK-P 2025 seluruh kabupaten/kota, serta bantuan dari pemerintah pusat maupun luar negeri dapat digerakkan apabila ada legalitas dan dukungan kebijakan.
Ia mendorong pemerintah mempertimbangkan opsi transportasi darurat seperti helikopter, kapal cepat, pesawat kecil, kapal roro, speedboat, hingga metode airdrop untuk wilayah yang sulit dijangkau.
Dicky juga menyerukan kepada Gubernur Aceh, anggota DPR Aceh, para bupati dan wali kota se-Aceh, serta anggota DPRK agar segera melakukan rapat bersama untuk menetapkan seluruh anggaran yang belum digunakan pada APBA maupun APBK 2025 dialihkan untuk penanganan bencana.
Ia menegaskan penggunaan anggaran tidak boleh terkendala proses birokrasi dalam situasi darurat karena keselamatan warga harus menjadi prioritas utama. “Nyawa masyarakat lebih penting daripada urusan administrasi,” katanya.
