Komparatif.ID, Sigli— Masyarakat di Pidie menghadapi tekanan berlapis di tengah kondisi sebagian wilayah yang masih terdampak banjir. Selain harus berjuang memulihkan aktivitas sehari-hari, warga kini dibebani kesulitan memperoleh gas elpiji bersubsidi 3 kilogram yang dijual jauh di atas Harga Eceran Tertinggi.
Pantauan di lapangan pada Rabu, (17/12/2025), menunjukkan antrean warga dengan tabung kosong mengular di sejumlah pangkalan. Meski stok elpiji kerap diklaim aman, banyak warga harus pulang tanpa membawa gas setelah menunggu berjam-jam.
Nurmawati, salah seorang warga, mengaku kecewa karena kesulitan tersebut terus berulang. Ia menyebut warga sering mengantre lama, namun gas yang ditunggu tidak kunjung tersedia.
“Masyarakat sangat kesulitan. Kami antre berjam-jam, tetapi terkadang gasnya tidak kunjung masuk,” ujarnya.
Selain persoalan antrean, warga juga mengeluhkan harga yang melampaui ketentuan. Di beberapa pangkalan, papan informasi memang mencantumkan HET sebesar Rp18.000 per tabung, namun praktik di lapangan berbeda.
Warga mengaku dipaksa membayar antara Rp20.000 hingga Rp23.000 per tabung. Kondisi ini diperparah dengan penerapan sistem kupon secara sepihak. Tanpa kupon, warga dipastikan tidak dilayani, meski membawa tabung kosong.
Baca juga: Antrean LPG 3 Kg di Padang Tiji Mengular, Warga Keluhkan Pasokan Terbatas
Keluhan serupa juga muncul terkait elpiji non-subsidi. Harga isi ulang tabung 12 kilogram dilaporkan melonjak di kisaran Rp250.000 hingga Rp350.000. M. Isa, perwakilan warga, menilai harga tersebut tidak masuk akal karena hampir menyamai harga pembelian tabung baru beserta isinya.
Ia juga menduga adanya pengaturan distribusi yang disengaja untuk menciptakan kesan kelangkaan, termasuk pengiriman pasokan pada malam hari. Menurutnya, alasan hambatan logistik akibat banjir dinilai tidak relevan karena jalur lintas Banda Aceh–Medan telah kembali normal.
Situasi ini dinilai warga terjadi akibat lemahnya pengawasan dari pihak terkait. Kelangkaan dan mahalnya harga gas dianggap sebagai bentuk pembiaran terhadap praktik yang merugikan ekonomi masyarakat kecil.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRK Pidie Anwar Sastra Putra yang akrab disapa Bulek mendesak aparat penegak hukum serta Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Pidie segera turun ke lapangan untuk melakukan penindakan.
Anwar menegaskan secara teknis stok elpiji di Pidie mencukupi dan kelangkaan yang terjadi bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan.
Ia meminta agen meratakan distribusi dan mengingatkan pangkalan agar memprioritaskan warga sekitar, bukan menyalurkan ke kios eceran demi keuntungan lebih. Ia juga menegaskan bahwa praktik tersebut menyalahi aturan dan meminta izin pangkalan yang terbukti melanggar segera dicabut.
”Kami minta Dinas terkait dan APH segera ambil tindakan tegas. Jangan sampai ada kesan mendukung pangkalan nakal,” tegas Anwar, Kamis (18/12/2025).
