Kondisi Bangsa Memprihatinkan, Forum Guru Besar Insan Cita Tawarkan 16 Solusi untuk Prabowo

Komparatif.ID, Jakarta— Forum Guru Besar Insan Cita yang terdiri dari para akademisi alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyampaikan pernyataan sikap kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait kondisi bangsa yang mereka nilai sedang berada dalam keadaan memprihatinkan.

Pernyataan sikap itu dikeluarkan pada Minggu (31/8/2025) 88 guru besar yang tersebar di seluruh Indonesia.
Forum Guru Besar Insan Cita menilai bangsa Indonesia tengah menghadapi situasi serius yang ditandai oleh ketidakpuasan publik terhadap lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Puncak akumulasi kekecewaan masyarakat terlihat dalam rangkaian kerusuhan yang melanda sejumlah kota sejak 25 Agustus 2025, termasuk di Jakarta, Depok, Surabaya, Bandung, Medan, Cirebon, Yogyakarta, Brebes, Mataram, Makassar, Wonosobo, hingga Denpasar.

Para akademisi terkemuka itu menyebut kerusuhan itu tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan kulminasi dari rasa muak masyarakat terhadap elite politik yang dianggap tidak menunjukkan keberpihakan maupun empati kepada rakyat.

Forum Guru Besar Insan Cita menekankan perubahan tidak mungkin hanya dilakukan oleh DPR, sehingga peran kepemimpinan Presiden Prabowo sangat krusial untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh.

Dalam pernyataannya, Forum Guru Besar Insan Cita menyoroti pentingnya membenahi birokrasi. Menurut mereka, pemerataan kemakmuran tidak akan tercapai bila birokrasi tetap berjalan dengan kualitas rendah, sarat kepentingan politik, dan minim profesionalitas.

Para guru besar menekankan perlunya birokrasi Indonesia ditransformasi menjadi birokrasi berkelas dunia yang transparan, akuntabel, tidak partisan, serta diisi oleh pemimpin dengan integritas dan kompetensi teruji.

Selain itu, Forum Guru Besar Insan Cita juga menegaskan komitmen terhadap penegakan hukum dan keadilan adalah fondasi yang tidak bisa ditawar. Mereka menilai lemahnya supremasi hukum menjadi penyebab utama ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.

Dalam konteks ini, para guru besar mengingatkan keberpihakan terhadap hukum yang adil dan tidak diskriminatif akan menentukan keberhasilan negara dalam menegakkan demokrasi serta menghindarkan masyarakat dari praktik kesewenang-wenangan.

Baca juga: NasDem Minta DPR Hentikan Tunjangan dan Gaji Ahmad Sahroni

Untuk merespons situasi yang mendesak, Forum Guru Besar Insan Cita menawarkan delapan solusi jangka pendek. Di antaranya adalah penghentian kekerasan yang dilakukan aparat maupun demonstran melalui penegakan hukum yang adil, reformasi menyeluruh di tubuh Polri, serta pergantian pimpinan Polri.

Mereka juga mendorong penataan ulang kabinet agar menteri yang dianggap tidak kompeten atau memiliki masalah integritas diganti dengan sosok yang kredibel. Forum menilai penggantian anggota DPR yang menimbulkan kemarahan publik juga perlu segera dilakukan.

Langkah lain yang dianggap mendesak adalah percepatan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor, mengembalikan KPK sebagai lembaga independen melalui penerbitan Perppu, serta mencabut Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai membebani rakyat.

Forum Guru Besar Insan Cita juga menekankan pentingnya menata ulang program Makan Bergizi Gratis agar lebih tepat sasaran, terutama bagi siswa di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar serta daerah dengan tingkat stunting tinggi.

Selain langkah jangka pendek, Forum Guru Besar Insan Cita juga menyusun delapan solusi jangka menengah. Presiden diminta memimpin langsung gerakan pemberantasan korupsi dengan konsisten melibatkan semua elemen bangsa, melakukan evaluasi terhadap peraturan dan undang-undang yang memberatkan rakyat, serta meningkatkan kualitas institusi pengawasan seperti BPK dan BPKP agar publik kembali percaya.

Para guru besar juga menyoroti perlunya reformasi birokrasi secara mendalam dengan grand design reformasi nasional yang jelas dan terukur. Dalam hal ini, penempatan pucuk pimpinan kementerian dan lembaga harus dilakukan dengan mempertimbangkan integritas serta kepercayaan publik.

Bonus demografi yang dimiliki Indonesia juga harus dikelola agar tidak berubah menjadi bencana demografi akibat pengangguran dan ketidakpastian lapangan kerja.

Para guru besar menilai DPR memerlukan evaluasi serius karena ketidakpercayaan publik terhadap lembaga tersebut semakin tinggi. Pola hidup sederhana, menjaga kepatutan, serta mengedepankan kesantunan dan kompetensi dianggap sebagai hal yang harus kembali ditegakkan oleh wakil rakyat.

Reformasi politik, hukum, dan birokrasi juga menjadi perhatian utama. Forum menyebutkan praktik demokrasi yang dijalankan Indonesia sejak 1998 hingga 2025 lebih condong ke arah liberal dibanding nilai-nilai Pancasila.

Dalam aspek pendidikan, forum menyarankan agar Presiden mengevaluasi rencana pendirian perguruan tinggi baru oleh Danantara.
Menurut mereka, langkah yang lebih tepat adalah memperkuat perguruan tinggi yang sudah ada agar mampu bersaing di tingkat internasional, dibanding menambah jumlah institusi baru yang dikhawatirkan hanya membebani.

“Kami menyerukan Presiden Republik Indonesia dan DPR RI untuk segera merespons dengan langkah-langkah nyata, baik dalam bentuk Quick Win maupun Sustainable Solutions, demi mencegah kerusakan yang lebih dalam dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup pernyataan tersebut.

Pernyataan sikap ini ditandatangani 88 guru besar yang tergabung dalam Forum Guru Besar Insan Cita: