Kondisi Bangsa Memprihatinkan, Forum Guru Besar Insan Cita Tawarkan 16 Solusi untuk Prabowo

Kondisi Bangsa Memprihatinkan, Forum Guru Besar Insan Cita Tawarkan 16 Solusi untuk Prabowo
Seorang ibu saat aksi unjuk rasa di luar gedung DPR RI yang menentang kenaikan tunjangan jumbo anggota DPR di Jakarta, Kamis (28/8/2025). Foto: BAY ISMOYO/AFP via Getty Images.

Komparatif.ID, Jakarta— Forum Guru Besar Insan Cita yang terdiri dari para akademisi alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyampaikan pernyataan sikap kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait kondisi bangsa yang mereka nilai sedang berada dalam keadaan memprihatinkan.

Pernyataan sikap itu dikeluarkan pada Minggu (31/8/2025) 88 guru besar yang tersebar di seluruh Indonesia.
Forum Guru Besar Insan Cita menilai bangsa Indonesia tengah menghadapi situasi serius yang ditandai oleh ketidakpuasan publik terhadap lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Puncak akumulasi kekecewaan masyarakat terlihat dalam rangkaian kerusuhan yang melanda sejumlah kota sejak 25 Agustus 2025, termasuk di Jakarta, Depok, Surabaya, Bandung, Medan, Cirebon, Yogyakarta, Brebes, Mataram, Makassar, Wonosobo, hingga Denpasar.

Para akademisi terkemuka itu menyebut kerusuhan itu tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan kulminasi dari rasa muak masyarakat terhadap elite politik yang dianggap tidak menunjukkan keberpihakan maupun empati kepada rakyat.

Forum Guru Besar Insan Cita menekankan perubahan tidak mungkin hanya dilakukan oleh DPR, sehingga peran kepemimpinan Presiden Prabowo sangat krusial untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh.

Dalam pernyataannya, Forum Guru Besar Insan Cita menyoroti pentingnya membenahi birokrasi. Menurut mereka, pemerataan kemakmuran tidak akan tercapai bila birokrasi tetap berjalan dengan kualitas rendah, sarat kepentingan politik, dan minim profesionalitas.

Para guru besar menekankan perlunya birokrasi Indonesia ditransformasi menjadi birokrasi berkelas dunia yang transparan, akuntabel, tidak partisan, serta diisi oleh pemimpin dengan integritas dan kompetensi teruji.

Selain itu, Forum Guru Besar Insan Cita juga menegaskan komitmen terhadap penegakan hukum dan keadilan adalah fondasi yang tidak bisa ditawar. Mereka menilai lemahnya supremasi hukum menjadi penyebab utama ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.

Dalam konteks ini, para guru besar mengingatkan keberpihakan terhadap hukum yang adil dan tidak diskriminatif akan menentukan keberhasilan negara dalam menegakkan demokrasi serta menghindarkan masyarakat dari praktik kesewenang-wenangan.

Baca jugaNasDem Minta DPR Hentikan Tunjangan dan Gaji Ahmad Sahroni

Untuk merespons situasi yang mendesak, Forum Guru Besar Insan Cita menawarkan delapan solusi jangka pendek. Di antaranya adalah penghentian kekerasan yang dilakukan aparat maupun demonstran melalui penegakan hukum yang adil, reformasi menyeluruh di tubuh Polri, serta pergantian pimpinan Polri.

Kondisi Bangsa Memprihatinkan, Forum Guru Besar Insan Cita Tawarkan 16 Solusi untuk Prabowo
Forum Guru Besar Insan Cita tawarkan 8 solusi jangka pendek dan 8 solusi jangka menengah untuk Pemerintah. Foto: Komparatif.ID.

Mereka juga mendorong penataan ulang kabinet agar menteri yang dianggap tidak kompeten atau memiliki masalah integritas diganti dengan sosok yang kredibel. Forum menilai penggantian anggota DPR yang menimbulkan kemarahan publik juga perlu segera dilakukan.

Langkah lain yang dianggap mendesak adalah percepatan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor, mengembalikan KPK sebagai lembaga independen melalui penerbitan Perppu, serta mencabut Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai membebani rakyat.

Forum Guru Besar Insan Cita juga menekankan pentingnya menata ulang program Makan Bergizi Gratis agar lebih tepat sasaran, terutama bagi siswa di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar serta daerah dengan tingkat stunting tinggi.

Selain langkah jangka pendek, Forum Guru Besar Insan Cita juga menyusun delapan solusi jangka menengah. Presiden diminta memimpin langsung gerakan pemberantasan korupsi dengan konsisten melibatkan semua elemen bangsa, melakukan evaluasi terhadap peraturan dan undang-undang yang memberatkan rakyat, serta meningkatkan kualitas institusi pengawasan seperti BPK dan BPKP agar publik kembali percaya.

Para guru besar juga menyoroti perlunya reformasi birokrasi secara mendalam dengan grand design reformasi nasional yang jelas dan terukur. Dalam hal ini, penempatan pucuk pimpinan kementerian dan lembaga harus dilakukan dengan mempertimbangkan integritas serta kepercayaan publik.

Bonus demografi yang dimiliki Indonesia juga harus dikelola agar tidak berubah menjadi bencana demografi akibat pengangguran dan ketidakpastian lapangan kerja.

Para guru besar menilai DPR memerlukan evaluasi serius karena ketidakpercayaan publik terhadap lembaga tersebut semakin tinggi. Pola hidup sederhana, menjaga kepatutan, serta mengedepankan kesantunan dan kompetensi dianggap sebagai hal yang harus kembali ditegakkan oleh wakil rakyat.

Reformasi politik, hukum, dan birokrasi juga menjadi perhatian utama. Forum menyebutkan praktik demokrasi yang dijalankan Indonesia sejak 1998 hingga 2025 lebih condong ke arah liberal dibanding nilai-nilai Pancasila.

Dalam aspek pendidikan, forum menyarankan agar Presiden mengevaluasi rencana pendirian perguruan tinggi baru oleh Danantara.
Menurut mereka, langkah yang lebih tepat adalah memperkuat perguruan tinggi yang sudah ada agar mampu bersaing di tingkat internasional, dibanding menambah jumlah institusi baru yang dikhawatirkan hanya membebani.

“Kami menyerukan Presiden Republik Indonesia dan DPR RI untuk segera merespons dengan langkah-langkah nyata, baik dalam bentuk Quick Win maupun Sustainable Solutions, demi mencegah kerusakan yang lebih dalam dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup pernyataan tersebut.

Pernyataan sikap ini ditandatangani 88 guru besar yang tergabung dalam Forum Guru Besar Insan Cita:
No. Nama No. Nama
1 Prof. M. Mahfud MD 45 Prof. Munawir Yusuf
2 Prof. R. Siti Zuhro 46 Prof. Naelati Tubastuvi
3 Prof. Didik J. Rachbini 47 Prof. Nirzalin
4 Prof. Abdul Rauf Ismail 48 Prof. Noermijati
5 Prof. Agus Surono 49 Prof. Nuhfil Hanani
6 Prof. Ahmad Humam Hamid 50 Prof. Nurliah Nurdin
7 Prof. Ahwan Fanani 51 Prof. Nurul Barizah
8 Prof. Aidul Fitriciada Azhari 52 Prof. Obsatar Sinaga
9 Prof. Al Makin 53 Prof. Popy Rufaidah
10 Prof. Ali Maksum 54 Prof. Pujiati
11 Prof. Amran Razak 55 Prof. Rachmad Safa’at
12 Prof. Andi Pangerang Moenta 56 Prof. Rahmad Sofyan Patadjai
13 Prof. Arifa Mustika 57 Prof. Rasimin SR
14 Prof. Asep Saeful Muhtadi 58 Prof. Rena Yulia
15 Prof. Barlian Usman 59 Prof. Restu Juniah
16 Prof. Dedy Takdir Syaifuddin 60 Prof. Rofiaty
17 Prof. Didik Suharjito 61 Prof. Rosdaneli Hasibuan
18 Prof. Edi Slamet Irianto 62 Prof. Samsuridjal Djauzi
19 Prof. Elimartati 63 Prof. Siti Marwiyah
20 Prof. Emmy Latifah 64 Prof. Siti Mujibatun
21 Prof. Erman Anom 65 Prof. Sitti Hartinah
22 Prof. Esti Ismawati 66 Prof. Sri Puryono
23 Prof. Fathurrahman 67 Prof. Sugianto
24 Prof. Fauzi Aseri 68 Prof. Suhartono
25 Prof. Firdaus 69 Prof. Sukarmi
26 Prof. Firman Syah 70 Prof. Sumarni Hamid Aly
27 Prof. Husni Teja Sukmana 71 Prof. Suradi Wijaya Saputra
28 Prof. Ija Suntana 72 Prof. Syamsu Andi Kamaruddin
29 Prof. Jaja Jahari 73 Prof. Syamsul Hadi
30 Prof. Jasrial 74 Prof. Syamsul Rijal
31 Prof. Juanda 75 Prof. Takdir Rahmadi
32 Prof. La Ode M. Aslan 76 Prof. Totok Agung DH
33 Prof. Lely Arrianie 77 Prof. Triawanti
34 Prof. Lili Romli 78 Prof. Triyo Supriyatno
35 Prof. Lukman Asha 79 Prof. Umar Burhan
36 Prof. M. Ali Safaat 80 Prof. Umi Purwandari
37 Prof. M. Janib Achmad 81 Prof. Unti Ludigdo
38 Prof. Mahyuddin Barni 82 Prof. Wahyudi
39 Prof. Mahyuddin KM Nasution 83 Prof. Winarni Monoarfa
40 Prof. Maszhulhak 84 Prof. Yaslis Ilyas
41 Prof. Mhd. Buhari Sibuea 85 Prof. Yayan Rahtikawati
42 Prof. Muchtaruddin Mansyur 86 Prof. Yayan Sopyan
43 Prof. Muhammad Nur 87 Prof. Yeni Huriani
44 Prof. Mukhtar Latif 88 Prof. Yuddy Chrisnandi

 

Artikel SebelumnyaNasDem Minta DPR Hentikan Tunjangan dan Gaji Ahmad Sahroni
Artikel SelanjutnyaBI Beli Rp200 T SBN Melalui Skema Burden Sharing

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here