Komparatif.ID, Sydney— Kepala Keamanan Data TikTok, Will Farrell, mengungkapkan bahwa data pengguna Australia dapat diakses oleh karyawan TikTok yang berbasis di Tiongkok dengan “dasar yang sangat ketat”.
Pernyataan ini diungkapkan dalam penampilan publik pertama Farrell di hadapan anggota parlemen Australia. Pertemuan tersebut diadakan oleh komite parlemen yang memeriksa gangguan asing di media sosial setelah negeri Kangguru itu bergabung dengan Kanada, Amerika Serikat, dan Inggris dalam melarang penggunaan TikTok di perangkat pemerintah karena khawatir koneksi TikTok dan Tiongkok.
Komite parlemen yang dipimpin oleh Senator James Patterson mempertanyakan seberapa sering data pengguna Australia telah diakses oleh staf TikTok yang berbasis di China. Farrell mengakui bahwa akses semacam itu memang telah terjadi, meskipun ia tidak dapat memberikan angka yang pasti.
Farrell menekankan bahwa ada sejumlah perlindungan yang diterapkan, seperti memberikan akses minimum kepada karyawan untuk melakukan tugas mereka. Selain itu, setiap kali akses data dilakukan, mereka harus memberikan justifikasi bisnis yang perlu disetujui oleh pengelola dan pemilik basis data perusahaan. Jika data tersebut melewati batas negara, persetujuan dari tim keamanan global yang berbasis di AS juga diperlukan.
Farrell menjelaskan bahwa karyawan tidak dapat mengakses data tanpa persetujuan dan justifikasi yang jelas. Perlindungan keamanan serupa juga berlaku jika seorang karyawan di Tiongkok mencoba mengubah algoritma rekomendasi TikTok.
Baca juga: Gampong Mane Tunong Juara Gammawar Aceh Utara 2023
Dalam konteks ini, Kepala Kebijakan Publik TikTok Australia, Ella Woods-Joyce, menekankan bahwa undang-undang keamanan nasional Tiongkok tahun 2017 akan berlaku bagi perusahaan mana pun yang memiliki operasi dan staf di Tiongkok.
Namun, Woods-Joyce menyatakan bahwa TikTok tidak pernah diminta untuk memberikan data pribadi oleh pemerintah Tiongkok, dan jika diminta, perusahaan tersebut akan menolak permintaan tersebut.
Lebih lanjut dalam pertemuan tersebut, Lee Hunter, Direktur Pelaksana TikTok Australia-New Zealand, mengungkapkan bahwa beberapa karyawan telah menggunakan aplikasi untuk mencoba mengidentifikasi sumber kebocoran kepada wartawan. Hunter menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius, dan karyawan yang terlibat telah dipecat.
Senator James Paterson juga mengarahkan perhatiannya kepada aplikasi lain yang dimiliki oleh China, yaitu WeChat. Namun, WeChat menolak tampil di hadapan komite tersebut karena tidak resmi beroperasi di Australia.
Paterson menyatakan bahwa ketidakpatuhan WeChat terhadap permintaan untuk tampil dapat berdampak pada rekomendasi merugikan terhadap aplikasi tersebut dalam laporan komite. Paterson juga menyoroti keterlibatan WeChat dalam pengawasan, penyensoran, dan campur tangan asing di platformnya, serta mengkritik ketidakpedulian perusahaan terhadap penyelidikan parlemen.
Dalam surat resmi yang diterbitkan oleh Paterson di Twitter, WeChat menyatakan akan merespons secara tertulis kepada komite dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Paterson mengecam perilaku WeChat yang dianggap menghina parlemen. Meskipun WeChat tidak tercakup dalam larangan penggunaan pada perangkat pemerintah federal seperti TikTok, kekhawatiran serupa terkait pengumpulan data dan keamanan tetap menjadi perhatian.
Disadur dari The Guardian.
