Komparatif.ID, Jerusalem— Politikus ekstrem kanan Israel Itamar Ben-Gvir mengunjungi kompleks masjid suci Al-Aqsa di Yerusalem untuk pertama kalinya sejak menjadi menteri, kedatanganya membuat marah warga Palestina yang melihat kunjungan itu sebagai bagian dari provokasi.
“Pemerintah kami tidak akan menyerah pada ancaman Hamas,” kata Ben-Gvir dalam sebuah pernyataan, setelah kelompok militan Palestina mengatakan langkah kunjungan itu telah “melewati batas”.
Kunjungan Ben-Gvir pada Selasa (3/1/2023) terjadi beberapa hari setelah dia menjabat sebagai menteri keamanan nasional Israel, posisi yang memberikan kekuatan signifikan kepada kelompok Yahudi garis keras atas kewenangan aparat keamanan.
Namun Otoritas Palestina melihat kunjungan Ben-Gvir sebagai “provokasi terang-terangan dan tidak tahu malu”, kunjungan tersebut menurut mereka dapat mengakibatkan kekerasan mematikan, serta meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut.
Perjalanan Ben Gvir ke situs yang sangat sensitif itu menarik perhatian AS. Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan bahwa apapun yang membahayakan status quo situs suci Yerusalem “tidak dapat diterima”.
Kompleks masjid Al-Aqsa terletak di Yerusalem Timur yang dianeksasi Israel, kawasan itu dikelola oleh dewan urusan Wakaf Islam, tetapi pasukan Israel mengontrol akses dan beroperasi di sana..
Ben-Gvir mengatakan ini “diskriminatif” atas warga Yahudi harus dihentikan, ia mengatakan mereka harus diizinkan beribadah di kompleks tersebut, dan umat Islam boleh beribadah di dalam masjid.
Ben-Gvir telah mengunjungi Al-Aqsa berkali-kali sejak masuk parlemen pada April 2021, tetapi kehadirannya di sana sebagai menteri senior membawa pengaruh yang jauh lebih besar.
Sebelumnya, kunjungan kontroversial semacam itu terjadi pada tahun 2000 oleh pemimpin oposisi Israel saat itu, Ariel Sharon, yang menjadi pemicu utama intifada Palestina kedua dan berlangsung hingga 2005.
Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid menentang kunjungan tersebut, dan memperkirakan hal itu akan menyebabkan pertumpahan darah.
Pada Senin (2/1/2023), Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan perjalanan yang direncanakan Ben Gvir adalah upaya untuk mengubah masjid “menjadi kuil Yahudi”.
Juru bicara Hamas Hazem Qassem menyebut kunjungan Ben-Gvir sebagai “kejahatan”, mereka bersumpah kawasan itu “akan tetap Palestina, Arab, Islami”.
Hamas saat ini mengontrol Jalur Gaza, dan pada Mei 2021 pecah perang 11 hari di wilayah antara militan Palestina dan Israel setelah kekerasan di masjid Al-Aqsa.
Pemimpin gerakan militan Hizbullah Lebanon, Hassan Nasrallah, mengatakan bahwa mengubah status quo di masjid al-Aqsa dapat menyebabkan ledakan di wilayah tersebut, tidak hanya di dalam wilayah Palestina .
Arab Saudi, Turki dan UEA Kutuk Kunjungan Ben-Gvir ke Al-Aqsa
Orang-orang Palestina telah lama mengatakan bahwa tujuan Israel mengganggu Al-Aqsa untuk menyebar pengaruh Zionis dengan membangun kuil ketiga di situs paling terkenal tiga agama .
Pemerintah Israel menyangkal hal tersebut, namun Raja Hussein dari Yordania, yang memiliki hak asuh atas situs-situs Muslim dan Kristen di Yerusalem, menyatakan keprihatinannya dan mengatakan kepada pemerintah baru Israel untuk tidak melanggar batasan.
Avi Dichter, seorang anggota parlemen dari partai Likud Netanyahu, pada
Senin mendukung rencana kunjungan Ben-Gvir selama wawancara di radio Israel.
Menachem Klein, seorang profesor emeritus ilmu politik di Universitas Bar-Ilan dan rekan tamu di departemen studi perang King’s College London, mengatakan kunjungan tersebut menawarkan bukti lebih lanjut bahwa Netanyahu “tidak peduli dengan hukum internasional dan nasihat dari pemerintahan Biden.”
Selama bertahun-tahun dipandang sebagai tokoh pinggiran, Ben-Gvir, pemimpin partai Kekuatan Yahudi, memasuki politik arus utama dengan dukungan Netanyahu. Dia menyerukan warga Palestina-Israel yang dianggap tidak setia kepada negara untuk diusir, dan mendukung aneksasi Tepi Barat.
Ben-Gvir juga diketahui mengoleksi potret Baruch Goldstein di ruang tamunya, yang menggambarkan pembantaian 29 jamaah Palestina di masjid Hebron pada 1994.
Hani al-Masri, direktur lembaga pemikir Masarat yang berbasis di Ramallah, mengatakan bahwa kemarahan publik atas anggapan meningkatnya ancaman Israel terhadap masjid al-Aqsa dan kebijakan aneksasi pemerintah Israel yang baru dapat memaksa Otoritas Palestina untuk mengambil sikap yang lebih kuat terhadap Israel.
“Jika ada eskalasi, mungkin akan ada reaksi rakyat yang kuat, termasuk perlawanan militer” tambahnya.
Di bawah pemerintahan baru di mana Ben Gvir menjadi bagiannya, Israel akan melakukan salah satu eksodus warga Palestina terbesar sejak menduduki Tepi Barat pada 1967 jika penduduk tidak setuju untuk meninggalkan rumah mereka di daerah Masafer Yatta di wilayah tersebut.
