Komparatif.ID, Banda Aceh— Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli, mendukung rencana Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) membentuk Satuan Tugas Rumah Layak Huni (Satgas RLH).
Menurut Zulfadhli, langkah Mualem membentuk Satgas RLH merupakan upaya strategis dan tepat menjawab persoalan bantuan perumahan yang selama ini dinilai belum optimal.
“Inisiatif dan gagasan Mualem sangat positif. Tentu kami di legislatif mendukung penuh pembentukan Satgas RLH,” ujar Abang Samalanga dalam keterangan resminya di Banda Aceh, Senin, (28/7/2025).
Politisi Partai Aceh itu menilai pembentukan Satgas RLH langkah konkret memastikan bantuan rumah layak huni tepat sasaran dan tidak terhambat oleh persoalan teknis maupun administratif.
“Inisiatif dan gagasan Mualem sangat positif. Tentu kami di legislatif mendukung penuh pembentukan Satgas RLH,” lanjutnya.
Abang Samalanga menekankan kondisi perumahan di Aceh masih menjadi salah satu isu penting yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak. Menurut Zulfadhli, selama ini masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses terhadap rumah yang layak dan aman.
Baca juga: Aceh Bisa Jadi Contoh Nasional Pembangunan Rumah Layak Huni
Ia menyebut, dengan adanya Satgas RLH, proses verifikasi dan penyaluran bantuan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur. Satgas nantinya akan berperan dalam proses identifikasi calon penerima, pengawasan pembangunan, hingga evaluasi pasca-pembangunan.
“Satgas ini nantinya akan berperan dalam proses verifikasi, pembangunan, serta memastikan bahwa penerima manfaat adalah mereka yang benar-benar layak dibantu,” ujarnya.
Zulfadhli juga menegaskan DPRA akan memberikan dukungan penuh terhadap keberadaan Satgas RLH, baik dari sisi regulasi maupun penganggaran. Ia menyampaikan kebijakan tersebut selaras dengan komitmen legislatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam sektor pemukiman.
Lebih lanjut, ia mendorong agar Satgas ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat, perangkat gampong, serta lembaga independen, demi menjamin proses yang transparan dan adil. Partisipasi masyarakat menurutnya sangat penting untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan di lapangan.
