Komparatif.ID, Banda Aceh— Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajaran satuan pendidikan segera melakukan pendataan akurat terkait kerusakan infrastruktur sekolah akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh dalam beberapa hari terakhir.
Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut langsung dari arahan Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, guna memastikan kelangsungan pendidikan di tengah situasi krisis.
Plt Kadisdik Aceh Murthalamuddin, menegaskan inventarisasi dampak bencana menjadi prioritas utama saat ini. Instruksi ini ditujukan kepada seluruh Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas Sekolah di bawah koordinasi Cabang Dinas (Cabdin) di berbagai wilayah.
Akurasi data dinilai sangat vital sebagai dasar pelaporan berjenjang hingga ke tingkat pusat.
“Sesuai arahan Pak Gubernur melalui Bapak Sekda Aceh, kami meminta seluruh perangkat sekolah, dikoordinir oleh Cabdin, untuk melakukan pendataan yang akurat terhadap imbas bencana banjir atau hidrometeorologi yang menimpa fasilitas pendidikan di Aceh,” tegas Murthala pada Senin (1/12/25).
Merespons luasnya dampak bencana, Murthalamuddin menyebut Disdik Aceh telah menerjunkan sejumlah pejabat dan staf teknis ke berbagai daerah terdampak sejak Jumat lalu. Namun, upaya pemantauan langsung tersebut menghadapi tantangan berat di lapangan. Akses ke beberapa titik lokasi dilaporkan masih sulit ditembus akibat tingginya genangan air dan kerusakan infrastruktur jalan.
Baca juga: Plt Kadisdik Aceh Instruksikan Sekolah Jadi Posko Darurat Jika Dibutuhkan
Kendati demikian, Murthalamuddin menekankan kendala geografis tidak boleh menghambat proses pelaporan. Pihak sekolah diminta proaktif membantu proses pendataan agar laporan dapat segera diteruskan kepada pimpinan daerah serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasman) di Jakarta.
Laporan ini nantinya akan menjadi acuan dalam pengalokasian bantuan rehabilitasi maupun intervensi darurat lainnya.
Selain fokus pada pendataan kerusakan fisik, Murthala menguraikan beberapa skema alternatif proses belajar mengajar(PBM) yang harus diambil oleh kepala sekolah agar hak pendidikan siswa tetap terpenuhi, meskipun dalam kondisi darurat.
Prioritas pertama yang ditawarkan adalah pembelajaran jarak jauh atau daring (online), jika infrastruktur jaringan dan kondisi siswa memungkinkan. Namun, menyadari keterbatasan akses di lokasi bencana, Disdik Aceh menyiapkan opsi cadangan.
“Jika daring tidak memungkinkan, maka harus dicarikan solusi lain. Misalnya, menggunakan gedung lain yang aman untuk proses belajar mengajar. Pengaturan waktu atau shift belajar boleh diatur sedemikian rupa agar fleksibel,” jelasnya.
