Komparatif.ID, Banda Aceh— Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Aceh, Muksalmina, menegaskan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi Merah Putih tidak boleh hanya jadi pajangan, namun harus bisa mengentaskan kemiskinan di gampong.
“Sehingga dampaknya itu kalo misalnya koperasi Merah Putih, gak hanya sebatas ada aja. Seperti BUMDes, mungkin selama ini cuma hadir atas nama legalitas ruang, tapi hidupnya enggak,” ujarnya pada diskusi publik yang digelar Apdesi Aceh di Hotel Diana, Banda Aceh, Rabu (26/3/2025).
Ia menegaskan pentingnya aksi gampong dalam upaya pengentasan kemiskinan di Aceh. Muksalmina bahwa prioritas penggunaan dana desa kini lebih difokuskan pada ketahanan pangan sebagai bagian dari strategi pengurangan angka kemiskinan.
“Harapan kita penurunan kemiskinan di Aceh tahun ini lebih signifikan lagi. Kalo kemarin kan masih sangat kecil, tapi udah mulai nih bergerak turun. Jadi harapan kita ini bisa lebih optimal,” lanjutnya.
Muksalmina mengatakan Apdesi saat ini tengah mengkaji sejumlah isu krusial yang perlu mendapat perhatian serius. Di antaranya adalah polemik perpanjangan masa jabatan dan kewenangan gampong, serta revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Ia menegaskan Apdesi akan mengawal keberlangsungan koperasi Merah Putih yang dijanjikan pembentukannya oleh Presiden Prabowo Subianto agar tidak tumpang tindih dengan BUMDes yang telah lebih dulu ada.
Baca juga: Perbup Dana Desa Sudah Terbit, 13 Desa di Bireuen Ajukan Pencairan Tahap I
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya aksi nyata di lapangan, bukan sekadar seremoni tahunan. Ia berharap koperasi Merah Putih dan BUMDes tidak hanya eksis dalam tataran administratif, tetapi benar-benar berjalan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat gampong.
Ia tidak ingin koperasi dan BUMDes hanya sekadar memiliki legalitas tanpa operasional yang jelas.
Muksalmina berharap dalam dua bulan ke depan, pemerintah kabupaten/kota dapat menyusun rencana aksi bersama terkait pengentasan kemiskinan di daerah masing-masing.
Dengan adanya koperasi sebagai sektor unggulan baru, ia optimistis bahwa langkah ini bisa menjadi pemantik semangat untuk mencapai kemandirian desa.
“Hari ini kami berharap ada rencana aksi bersama pemerintah kabupaten terkait dengan pengentasan kemiskinan di Aceh itu dalam 2 bulan ini bisa diselesaikan bersama-sama,” terangnya.
Selain membahas pengentasan kemiskinan, Muksalmina juga menyinggung persoalan internal Apdesi, terutama terkait dengan adanya pihak lain yang menggunakan nama dan logo organisasi tersebut tanpa izin.
Ia meminta pemerintah untuk mengambil langkah tegas agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan identitas Apdesi. Menurutnya, jika hal ini terus dibiarkan, dikhawatirkan dapat memicu benturan di tingkat akar rumput, bahkan berpotensi menimbulkan konflik fisik.
Ia mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) masing-masing agar memastikan permasalahan ini tidak berlarut-larut dan tidak mengarah pada situasi yang tidak diinginkan.
