BPTU-HPT Indrapuri Gelar Forum Konsultasi Publik, Bahas Standar Pelayanan

BPTU-HPT Indrapuri Gelar Forum Konsultasi Publik, Bahas Standar Pelayanan
Forum Konsultasi Publik untuk Standar Pelayanan Publik Tahun 2025. Foto: HO for Komparatif.ID.

Komparatif.ID, Jantho— Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Indrapuri menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik untuk Standar Pelayanan Publik Tahun 2025. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu, (30/7/2025), secara hybrid melalui pertemuan tatap muka dan Zoom Meeting, dan dihadiri oleh perwakilan dari 30 instansi terkait di bidang peternakan dan pertanian.

Tujuan Forum Konsultasi Publik untuk menyerap aspirasi dan masukan dari para pemangku kepentingan dalam rangka menyempurnakan standar pelayanan publik yang diselenggarakan BPTU-HPT Indrapuri. Prinsip pelayanan yang diupayakan mencakup efisiensi biaya, transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari praktik gratifikasi.

Kepala BPTU-HPT Indrapuri, Ir. Yanhendri, M.Si, dalam sambutannya menegaskan pentingnya inovasi dalam pelayanan publik. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah pengembangan sistem digital bernama “LELEUMO” (Layanan Elektronik Unggul dan Modern). 

Yanhendri menjelaskan sistem ini mencakup berbagai layanan digital seperti penjualan produk bibit ternak dan hijauan pakan, pelatihan teknis, penelitian, koasistensi, field trip, eduwisata, hingga penjurian dalam kontes ternak. 

Yanhendri menyebutkan sistem ini bertujuan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dengan cara yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi.

Baca jugaBerkat Aspirasi TA Khalid, Paya Cut Jadi Lokasi Program Usaha Ayam Petelur

Dalam Forum Konsultasi Publik menggandeng dua pematri. Pertama Yanhendri yang memaparkan berbagai jenis layanan publik yang telah dan akan dikembangkan oleh BPTU-HPT Indrapuri beserta standarnya. 

Sementara itu, Muammar, S.Pd dari Ombudsman Aceh menyampaikan materi terkait pedoman pelayanan publik sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta mekanisme pengawasan yang dapat dilakukan baik oleh lembaga negara seperti Ombudsman dan DPR maupun oleh masyarakat secara umum.

Selain pembahasan standar pelayanan, Forum Konsultasi Publik juga membahas prospek program pembibitan sapi Aceh, termasuk pengembangan program pemuliaan sapi lokal dan kemungkinan pengembangan program silang antara sapi Aceh dengan ras unggul seperti wagyu Jepang, Belgian blue, dan red brahman. 

Kegiatan ini dihadiri oleh beragam pihak, mulai dari unsur pemerintah daerah, akademisi, lembaga riset, hingga kelompok tani dan peternak. Di antaranya hadir Kepala Dinas Peternakan Aceh, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dekan Fakultas Pertanian dan Kedokteran Hewan dari sejumlah universitas di Aceh, serta perwakilan dari TNI dan tokoh masyarakat Indrapuri.

Artikel SebelumnyaPengurangan ADG di Bireuen Akibat Penyesuaian DAU Tahun 2025
Artikel SelanjutnyaBupati Bireuen Alihkan Belanja Pejabat untuk Program Pro Rakyat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here