Komparatif.ID, Banda Aceh—Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) sedang mempersiapkan fasilitas Pelabuhan CT 3 sebagai shore base migas, untuk kegiatan yang berhubungan dengan investasi penambangan migas di Wilayah Kerja (WK) Andaman.
Hal tersebut disampaikan Kepala BPKS Iskandar Zulkarnein, saat berkunjung ke Kantor Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA), Kamis (6/3/2025). Kedua lembaga tersebut membicarakan sinergisitas investasi migas di bagian hulu untuk mendukung WK Andaman.
Sebagai lembaga yang ditugaskan oleh negara untuk pengembangan Sabang sebagai daerah free trade zone, BPKS saat ini juga fokus pengembangan pemanfaatan fasilitas Pelabuhan CT 3 yang berada di bawah tanggung jawabnya. Salah satu rencana pengembangan yaitu menjadikan fasilitas pelabuhan milik BPKS menjadi shore base migas.
Baca: Sabang Siap Menjadi Pusat Dukungan Offshore Industri Migas di Aceh
“BPKS mendukung sepenuhnya operasi penambangan migas di WK Andaman. Dengan berbagai fasilitas yang BPKS miliki di Sabang, kami siap menjadi shore base migas,” kata Iskandar, yang kala berkunjung didampingi oleh Wakil Kepala BPKS, Kepala Perwakilan Banda Aceh, Kepala Unit Manajemen Pelabuhan (UMP), dan Kepala Bagian Humas BPKS.
Sebelumnya, tambah Iskandar, pihaknya telah berkomunikasi dengan salah satu kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) Mubadala Energy. Bahkan dari hasil komunikasi tersebut, Presiden Mubadala Energy Indonesia Andullah, akan ke Sabang untuk melihat langsung fasilitas yang telah tersedia di pelabuhan.
BPKS juga telah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Dalam koordinasi tersebut, mereka telah berdiskusi lebih lanjut dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Kepala BPMA Nasri Djalal menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan SKK Migas untuk membahas pengembangan WK Andaman. BPMA akan memberikan dukungan penuh untuk investasi di WK Andaman, dan siap berkolaborasi.
Nasri Djalal meminta manajemen BPKS mempersiapkan infrastruktur kepelabuhanan yang berkaitan dengan industri hulu migas.
“BPKS perlu mempersiapkan fasilitas pelabuhan sesuai dengan kebutuhan menjadikannya sebagai shore base migas untuk WK Andaman,” kata Nasri.
Dalam waktu tidak terlalu lama lagi, BPMA dan BPKS juga berencana mengadakan seremoni penandatanganan MoU serta Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan KKKS untuk memperkuat sinergi.
