Komparatif.ID, Bireuen— Pemkab Bireuen mulai pembangunan rumah layak huni bagi warga kurang mampu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2025.
Program diawali dengan peletakan batu pertama pada Jumat, (18/7/3035) di Gampong Blang Kuta Dua Meunasah, Kecamatan Simpang Mamplam.
Kepala Dinas Perkim Bireuen, Fadli Abdullah, menyebutkan program ini menjadi salah satu prioritas Pemkab Bireuen di bawah kepemimpinan H. Mukhlis menangani masalah perumahan warga kurang mampu.
Fadli Abdullah menuturkan total rumah yang dibangun melalui Dinas Perkim pada 2025 sebanyak 53 unit. Selain itu, terdapat pula pembangunan 100 unit rumah tambahan yang ditangani melalui Baitul Mal Bireuen.
Ia memastikan pekerjaan pembangunan telah dimulai dan akan berlanjut ke desa-desa lainnya secara bertahap. Rumah-rumah bantuan yang dibangun merupakan rumah permanen tipe 36 plus, dilengkapi dengan kamar mandi. Masing-masing unit memiliki anggaran sebesar Rp98 juta.
Rumah pertama yang dibangun diperuntukkan bagi Maryani Hasan (52) yang selama ini tinggal di rumah tidak layak huni bersama anak-anaknya.
Baca juga: Aceh Bisa Jadi Contoh Nasional Pembangunan Rumah Layak Huni
“Jumlah rumah layak huni 53 unit di Dinas Perkim Bireuen, kita sudah mulai peletakan batu pertama di desa Blang Kuta Dua Meunasah, Kecamatan Simpang Mamplam,” terang Fadli.
Sebelum peletakan batu pertama, Bupati Bireuen H. Mukhlis S.T memeriksa langsung kedalaman pondasi dan mencocokkannya dengan denah dan konstruksi bangunan.
Setelah memastikan kesesuaian teknis, kegiatan dilanjutkan dengan peusijuk dan prosesi simbolis peletakan batu pertama.
Usai peresmian pembangunan rumah Maryani, rombongan Bupati bergeser melakukan peletakan batu pertama rumah bantuan dana desa untuk Muksalmina. Rumah yang dibangun memiliki tipe 36 dengan anggaran sebesar Rp 70 juta. Seperti sebelumnya, Bupati juga memeriksa kedalaman pondasi dan menyatakan konstruksi tersebut telah sesuai dengan rencana teknis.
Bupati menegaskan pembangunan rumah layak huni menjadi langkah awal dari komitmen pemkab mengurangi angka rumah tidak layak huni di Bireuen. Ia menyadari persoalan ini selalu menjadi pembahasan publik setiap tahunnya.
Karena itu, ia menargetkan dalam masa kepemimpinannya lima tahun ke depan, seluruh rumah dhuafa di Bireuen harus sudah terbangun secara tuntas.
