Komparatif.ID, Lhoksukon—Pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Aceh Utara, Jumat (17/3/2023) siang bertemu ramah dengan Pj Bupati Aceh Utara Azwardi Abdullah. Pertemuan tersebut digelar di objek wisata Gampong Lancok, Kecamatan Bayu, Aceh Utara.
Sekretaris Apdesi Aceh Utara Teungku Asnawi Haji Ali, dalam pertemuan seusai santap simenu kari kambing, kepada Azwardi Abdullah menyebutkan keuchik dan aparatur gampong menghadapi berbagai dinamika dan problema. Mulai dari serangan-serangan dari pihak yang merasa tidak dipedulikan, hingga sengketa hukum.
Asnawi mengatakan selama ini mereka mati-matian memimpin desa, supaya tercapai tujuan pembangunan di tingkat gampong. Namun dalam perjalanannya keuchik seringkali menjadi sasaran rundungan pihak lain. Bahkan Keuchik Gampong Babah Lueng, Kecamatan Kuta Makmur Mustahuddin (37) dikeroyok oleh sekelompok orang.
Sialnya lagi, setelah terpaksa dirujuk ke rumah sakit, Mustahuddin ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum.
“Saya sedih. Kami bekerja mati-matian, bahkan kesejahteraan kami saja masih belum seluruhnya terpenuhi. Justru di lapangan kami dibully, dihina, difitnah, dan bahkan menjadi sasaran amuk. Bila ini merembet, kami akan dibantai. Oleh karena itu kami meminta perlindungan hukum dari Pak Pj Bupati,” sebut Asnawi.
Ia juga menyampaikan ada perangkat desa yang terus-menerus memprovokasi Apdesi Aceh Utara supaya segera menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati, supaya penghasilan tetap (siltap) aparatur desa dinaikkan lagi. Seperti gaji sekdes yang hanya 600 ribu rupiah per bulan.
Baca juga: Aceh Utara Luncurkan Layanan Daftar Mandiri di RSUCM
Selain itu, Asnawi juga menyampaikan sejumlah persoalan lainnya. Sejumlah Ketua Apdesi kecamatan juga menyampaikan aspirasi dan uneg-unegnya. Ketua Apdesi Tanah pasir menyebutkan dalam penempatan aparatur di tingkat kecamatan, hendaknya PNS tersebut memiliki kemampuan dalam pengelolaan pemerintahan. Selama ini yang membuat masalah bertambah rumit karena camat dan kasi-kasinya tidak paham masalah.
“Keterlibatan mereka justru bertambah runyam masalah yang kami hadapi,” kata keuchik berambut gondrong tersebut.
Sementara Ketua Apdesi Kecamatan Sawang Fuad Muhammad Ali meminta petunjuk soal honor kader posyandu, karena saat ini telah ada tiga kelompok posyandu. Selain itu jerih kader perlu ditingkatkan lagi supaya lebih cocok dengan kondisi saat ini.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh Utara Fakrurradhi, dalam kesempatan itu mengatakan saat ini dari 800 desa, yang baru mengajukan pencairan dana desa hanya 127 gampong. Angka tersebut sangat sedikit, bila dilihat dari total jumlah desa di sana.
Dia juga mengatakan untuk honor kader posyandu diberikan per kegiatan. Bukan per bulan. Setiap orang dapat diberikan Rp150 ribu.
Pj Bupati Aceh Utara Azwardi Abdullah yang hadir dengan sejumlah kepala dinas, mengatakan pemerintah tetap memberikan perhatian serius kepada pemerintah gampong. Baik dalam bentuk pendampingan pengelolaan dana desa, hingga pendampingan hukum.
Untuk menyelesaikan ragam persoalan di tingkat gampong, Azwardi mengatakan Pemkab Aceh Utara akan membuka klinik hukum di Kantor Bupati. Setiap perangkat desa yang menghadapi problematika di tingkat desa, baik dalam konteks pengelolaan dana desa, maupun hal lainnya, dapat mengajukan pertanyaan kepada klinik tersebut melalui hubungan telepon.
“Jadi tak perlu lagi keuchik mondar-mandir ke Kantor Bupati. Cukup beri informasi ke klinik itu, nanti tim pemerintah yang akan mencarikan jalan keluar,” sebutnya.
Dia juga mengatakan sejauh ini Pemkab Aceh Utara terus bekerja dengan sangat intens. Mulai pembenahan tata Kelola, hingga mempercepat layanan.
Untuk saat ini, gaji sekdes telah dinaikkan menjadi Rp800 ribu. Itu sebagai upaya memberikan stimulant baru kepada sekretaris desa, supaya lebih terpacu dalam bekerja membangun gampongnya masing-masing. (ADV)
