Komparatif.ID, Lhoksukon— Untuk mencapai Good Governance, Pj Bupati Aceh Utara Azwardi Abdullah menegaskan komitmennya pada integritas dan transparansi.
Menurutnya, pemerintahan yang baik dapat terwujud bila integritas, kejujuran, serta transparansi telah menjadi standar prosedur dan pengelolaan.
Hal tersebut Azwardi sampaikan pada pelantikan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh Utara, Kamis (12/1/2023) lalu.
“Saya tidak mau terlibat secara pribadi dengan proses seleksi, kita semua tahu, saat saya menjabat (sebagai Pj Bupati) banyak sekali institusi yang membutuhkan pengurus dan direksi baru, mulai dari MPD, Baitul Mal, hingga PDAM,
Meski begitu, saya tetap menjunjung integritas, dan transparansi, dengan tidak terlibat secara pribadi, dan tidak memberikan rekomendasi apapun,” tegas Azwardi.
Baca juga: Azwardi Lantik Pengurus MPD Aceh Utara Periode 2023-2027
Standar Prosedur, Integritas, & Transparansi
Azwardi menilai, untuk membangun Aceh Utara menuju good governance, seluruh pihak termasuk pemerintahan dan masyarakat harus mengikuti norma dan standar prosedur yang mengedepankan integritas dan transparansi.
“Hal ini penting untuk membawa Aceh Utara menuju good governance, ikuti norma dan standar prosedur. Sebagai contoh, tanya saja pada Inspektur yang menjadi asesor, tidak ada calon (pengurus MPD) yang saya bela atau dukung, semua harus diperlakukan setara,” ujar Azwardi.
Good Governance atau pemerintahan yang baik ialah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien,
Serta penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, dan menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.
