Aset Koruptor Tak Serta Merta Dapat Disita Oleh Negara

Menyoal RUU Perampasan Aset

Koruptor, Program Doktor Hukum Fakultas Pasca Sarjana Universitas Borobudur menggelar Webinar Webinar Menyoal Perampasan Aset: Urgensi Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia, Senin (12/6/2023). Foto: tangkapan layar Komparatif.ID
Program Doktor Hukum Fakultas Pasca Sarjana Universitas Borobudur menggelar Webinar Webinar Menyoal Perampasan Aset: Urgensi Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia, Senin (12/6/2023). Foto: tangkapan layar Komparatif.ID

Komparatif.ID, Jakarta– RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dibahas secara khusus di Program Doktor Hukum Fakultas Pasca Sarjana Universitas Borobudur, Jakarta, Senin (12/6/2023) siang melalui ruang virtual.

Diskusi virtual tersebut menghadirkan Hakim Agung Prof Surya Jaya, S.H., M.Hum, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Dr. Reda Manthovani, S.H., L.L.M, Wakil Ketua Komisi III DPR RI H. Ahmad Sahroni, anggota DPR RI Trimedya Panjaitan, S.H., M.H, serta advokat senior J Kamal Farza, S.H.,M.H.

Acara diantar Direktur Program Doktor Hukum Fakultas Pasca Sarjana Universitas Borobudur, Prof. Dr. Faisal Santiago, dan dimoderatori Pakar Hukum Dr. Ahmad Redi.

Prof. Surya Jaya, mengatakan soal perampasan aset koruptor bukan isu baru di dalam ranah hukum Indonesia. Sebelumnya sudah ada dalam Undang-Undang Tipikor, terutama dalam pasal 32, 33, 34 dan 38C.

Hanya saja perampasan aset koruptor harus ditempuh oleh penuntut umum melalui mekanisme hukum perdata, yang sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama.

Surya menjelaskan RUU Perampasan Aset, memiliki dua titik krusial di dalamnya. Pertama, dalam hal recovery asset, dan kedua, dalam hal pengelolaan aset-aset yang dirampas.

“Banyak aset yang dirampas menurun nilai jualnya dan akhirnya tidak menutup keugian keuangan negara atas tindakan korupsi,” paparnya.

Dr. Reda Manthovani mengatakan, dengan UU Tipikor dan UU TPPU pihak kejaksaan berhasil merampas aset koruptor mencapai 90 persen dari nilai kerugian negara. Reda menceritakan keberhasilan pihak kejaksaan dalam menangani perkara Asabri dan Jiwasraya, dengan tingkat pengembalian aset negara dengan jumlah signifikan.

Menurutnya, RUU Perampasan Aset pasti akan mendapatkan kecaman dari para aktivis hak asasi manusia, terutama dalam pengaturan mengenai perampasan aset koruptor tanpa pemidanaan. “akvis hak asasi manusia pasti akan meributkan soal ini,” ujarnya.

Advokat Senior dan Pegiat Hak Asasi Manusia J Kamal Farza mengatakan, hukum atau kebijakan perampasan aset koruptor , melalui mekanisme hukum pidana hanya dapat dirampas jika pelaku kejahatan oleh pengadilan telah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah).

“Nah jika putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap, perampasan aset (koruptor) tidak dapat dieksekusi. Bahkan jika pun untuk perampasan aset yang tidak dapat dibuktikan secara sah asal-usul dari aset tersebut, perampasannya tidak dapat dibenarkan,” paparnya.

Jika dikaitkan dengan HAM, menurut Alumni Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ini, konstitusi Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menegaskan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Perampasan aset orang tersebut, ujar Kamal, dapat menimbulkan pertentangan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), sebuah ketentuan yang menganggap seseorang yang menjalani proses pemidanaan tetap tidak bersalah sehingga harus dihormati hak-haknya sebagai warga negara sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya.

“Jadi, polanya menurut saya harus diubah, jangan rampas dulu baru disidang, tetapi sidang dulu kalau terbukti baru rampas,” tegasnya. “Dalam prakteknya, sering kali majelis hakim tidak menguraikan dasar alasan serta alat bukti untuk mendukung keyakinannya dalam putusan perampasan aset. Hal ini, menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran hak bagi pihak ketiga yang beritikad baik dalam suatu perkara.”

Baca juga: Warek IV USK Rintis Kerja Sama Dengan Perusahaan Besar di Port Klang

Pada kesempatan itu Kamal menganjurkan polisi, jaksa, hakim, dan KPK melakukan revolusi mental

Kamal juga menyarankan agar KPK kembali ke khitahnya. sebagai alat kontrol, untuk pencegahan dan penindakan korupsi pada aparat penegak hukum. “Semangat pemikiran awal pembentukan KPK, bukan untuk tangkap bupati dengan korupsi ratusan juta, tetapi untuk pencegahan dan penindakan korupsi pada APH, karena APH yang profesional baru dapat mendukung UU yang ekstrim ini,” kata Kamal.

Kamal Farza menyarankan DPR harus hati-hati dengan rencana RUU Perampasan Aset, karena RUU ini potensi melanggar konstitusi dan hak asasi manusia.

Banyak pakar hukum sebenarnya, kata Kamal, menolak atau paling tidak menganjurkan berhati-hati dalam hal perampasan aset.

“Untuk melakukan perampasan aset, tidak boleh dibebankan kegiatan ini kepada polisi dan jaksa dengan struktur yang ada sebagai penyidik dan penuntut umum, sebaiknya harus dibentuk satu komisi nasional khusus untuk itu, Komisi Penyitaan Aset atau Komisi Perampasan Aset (KPA), dengan menyiapkan SDM yang handal dan berintegritas tinggi menjalankan revolusi mental secara konsisten, supaya dalam melakukan tindakannya tidak sewenang-wenang dan salah sasaran.” Ujarnya.

H. Ahmad Sahroni, SE., MI.KOM mengatakan, rencana penerapan UU Perampasan Aset harus benar hati-hati. Jangan hanya berdasarkan subjektivitas, atau karena dendam semata. Penerapan pada apa yang dirampas dari koruptor harus dilakukan dengan teliti.

Karena ketika seorang pejabat, yang telah punya harta yang sudah eksis, dan tiba-tiba berperkara, ketika penerapan UU itu tanpa diteliti terlebih dahulu malah dirampas semua hartanya. “Padahal, harta tersebut tidak ada kaitan dengan perkara yang tengah menimpanya. Hal itu kan tidak bisa dibenarkan, karena melanggar hak dan kemanusiaan.” ujar Sahroni.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here