Apa Kabar BPKS?

Surat Pembaca

BPKS Anggaran BPKS Diblokir Kemenkeu, 3 Prioritas di Sabang Tertunda
Kantor Pusat BPKS di Sabang. Foto: AcehImage/AK Jailani.

Sebagai warga Aceh yang menanti kemajuan, saya penasaran dengan BPKS Sabang. Sampai saat ini apa saja yang mereka lakukan, di luar aktivitas masuk kantor-pulang kantor.

Sejauh ini saya tidak pernah mendengar capaian kinerja yang gilang gemilang dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS). Apakah saya yang tidak berhasil mendapatkan informasi? Ataukah BPKS memang seperti badan/lembaga lainnya di Aceh, hidup segan mati tak boleh karena tempat menempatkan kolega para pejabat yang tak pernah cukup dalam mengumpulkan pundi rupiah.

Baca: BPKS Berpeluang Dapat Tambahan APBN Rp89,4 Miliar

Apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh BPKS? Sebagai lembaga yang mengurus pelabuhan bebas, apa saja yang sedang dan telah dilakukan? Berapa investor yang telah masuk dan berusaha di Sabang dan sekitarnya? Sektor apa saja yang dikelola oleh BPKS di Sabang.

Sejak BPKS didirikan sampai saat ini, berapa kali ada perekrutan tenaga profesional untuk mengisi kursi-kursi pekerja di BPKS? Bila dibandingkan Bank Aceh, 10 tahun lalu mereka pernah melakukannya, saat merekrut tenaga IT. Bagaimana dengan badan pengelola pelabuhan bebas tersebut?

Sayup-sayup saya mendengar bila sejumlah orang telah pensiun di lembaga itu. Tapi sampai sekarang tidak dilakukan perekrutan terbuka. Ada beberapa yang dimasukkan, tapi dari kalangan saudara dekat para petinggi badan tersebut.

Benarkah demikian? Sebagai masyarakat biasa saya hanya bisa mendengar saja dari jauh. Tidak bisa mengakses informasi.

Saya kira soal memasukkan saudara ke dalam lembaga negara tanpa tes, bukan perilaku pemimpin Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang saat ini. Karena mulai kepala, wakil kepada, deputi, semuanya orang-orang yang memiliki rekam jejak bagus.

Kan tidak mungkin sekelas Iskandar Zulkarnen melakukan perbuatan nepotisme. Ia seorang pendidik, dosen di Universitas Malikussaleh, berasal dari latar belakang keluarga yang religius, serta teknokrat yang selama ini dikenal menjunjung tinggi marwah.

Demikian juga wakil kepala dan para deputi. Tak mungkin mereka berbuat seperti itu. nepotisme bagi mereka sesuatu yang aib, sangat cela, buruk, dan tidak pantas. Sebagai badan yang diamanahkan untuk membangun kawasan Sabang, lembaga tersebut merupakan lembaga negara, bukan perusahaan pribadi, konon lagi unit usaha tempat menampung keluarga.

Sebagai rakyat biasa, saya berharap badan tersebut memiliki performa bagus.

Penulis: Rahmadi Yakop. Rakyat Aceh yang peduli pada pembangunan.

Artikel Sebelumnya8 Politisi Perempuan di DPRA Serta Jumlah Suara Badan
Artikel SelanjutnyaPWI Pulihkan Keanggotaan Muhammad Saleh
Redaksi
Komparatif.ID adalah situs berita yang menyajikan konten berkualitas sebagai inspirasi bagi kaum milenial Indonesia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here