Aceh Bisa Dapat 82 Triliun Per Tahun, Tak Perlu Dana Otsus

Komparatif.ID, Banda Aceh— Bila Pemerintah Aceh jeli, sesungguhnya Aceh bisa dapat 82 triliun per tahun. Bila itu berhasil diambil, maka dana otsus tidak akan berarti apa-apa.

Selama ini Pemerintah Aceh tidak bekerja membangun perekonomian daerah. Mereka sibuk menghabiskan anggaran kiriman Pusat yang tidak begitu besar. Hampir semua stakeholder di Aceh, sibuk mengurus proyek fisik yang disediakan melalui dana otonomi khusus yang tidak seberapa itu.

Selama ini kehadiran dana otonomi khusus dan dana-dana lainnya di Aceh, tidak kunjung mampu menuntaskan persoalan paling mendasar rakyat yaitu kemiskinan. Dengan dana yang ada, Pemerintah Aceh tidak mampu membangun kemandirian ekonomi. Bahkan tidak mampu membuka peluang ekonomi baru untuk rakyat kecil yang selama ini hidup segan mati tak mau.

Pengamat Ekonomi Kerakyatan dan Praktisi Pasar Zubir Marzuki, Rabu (27/3/2025) ditemui di Banda Aceh mengatakan, selama ini pemerintah tidak memiliki orientasi pembangunan yang jelas. Semua pihak sibuk menghabiskan dana yang sudah ada.

Baru-baru ini, semua pihak sibuk membicarakan perpanjangan dana otonomi khusus yang tinggal satu persen dari DAU Nasional. Mulai dari pemerintah, partai politik, hingga organisasi pengusaha proyek APBA juga bicara perpanjangan dana otsus.

Baca juga: Dana Otsus Menipis, Ekonomi Aceh di Ambang Krisis

Bila saja pemerintah di Aceh mau berpikir lebih terbuka dan sehat, ternyata ada potensi lebih besar yang ada di Aceh. Bila itu mampu dikelola, maka setiap tahun Aceh akan mendapatkan 82 triliun rupiah. Sebuah angka yang sangat besar, tidak perlu mencekik orang, dan dijamin seluruh rakyat akan bahagia.

Zubir Marzuki menyebutkan, dari mana dana 82 triliun rupiah per tahun itu? Dari dana pangan dan non pangan yang dibelanjakan rakyat Aceh ke luar daerah. Untuk dana pangan saja, setiap tahun mencapai 51 triliun rupiah. Sisanya dana non pangan.

Praktisi Pasar tersebut mengatakan setiap hari dana rakyat yang dibelanjakan ke luar untuk membeli pangan non olahan mencapai Rp35 miliar di Pasar Lambaro, dan beberapa titik pasar lainnya di Aceh.

“Itu belum saya hitung dana untuk pangan olahan yang sudah masuk ke toko. Bila itu ikut dihitung akan lebih besar lagi,” kata Zubir Marzuki.

Ia mencontohkan beberapa komoditas yang diperdagangkan  yang sampai sekarang masih sangat tergantung kepada Sumatera Utara. Telur ayam dan bebek nilai ketergantungan per hari mencapai Rp4 miliar. Daging Rp5 miliar. Sayur-mayur Rp2 miliar. Nanas Rp800 juta, jeruk Rp1 miliar per hari, beras premium –konsumsi elit Rp5,5 miliar.

Menurut Zubir, bila Pemerintah Aceh mau berpikir lebih, tentu dana pangan yang selama ini keluar Aceh, bisa dikonversi menjadi sumber pendapatan baru yang sangat besar. Di sisi lain, yang nanti akan makmur bukan hanya elit, tapi juga masyarakat petani dan nelayan.

“Potensinya kan lebih besar. Bila dibandingkan dengan dana otsus, dana otsus itu tak ada apa-apanya,” kata Zubir.