Komparatif.ID, Banda Aceh— Pemerintah Aceh sedang menjajaki penerbitan Instruksi Gubernur (Ingub) untuk membatasi aktivitas pelajar, terutama yang masih di bawah umur, yang sering nongkrong di warung kopi hingga larut malam.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, saat Seminar Peningkatan Kualitas Pendidikan Aceh yang menghadirkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Aula Dinas Pendidikan Aceh, Sabtu (28/6/2025).
Nasir menekankan pembangunan sektor pendidikan tidak cukup hanya dengan infrastruktur fisik, tetapi juga perlu dibarengi dengan penguatan aspek sosial dan karakter generasi muda.
Ia menyoroti kebiasaan sebagian pelajar yang menghabiskan waktu malam di warung kopi hingga dini hari, yang dinilai meresahkan dan berpotensi mengganggu proses belajar serta pembentukan karakter mereka.
“Pelajar di bawah umur yang ngopi di kedai pukul 2 pagi itu sangat meresahkan. Kami sedang menjajaki penguatan regulasi, mungkin dalam bentuk Ingub,” ujarnya.
Nasir menjelaskan pembatasan ini dimaksudkan sebagai langkah preventif agar pelajar tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat dan tetap fokus pada pendidikan.
Baca juga: Mualem Bakal Sulap 4 Pulau Jadi Destinasi Wisata Bahari Unggulan
Dalam kesempatan yang sama, Nasir juga memaparkan rencana Pemerintah Aceh untuk membangun Sekolah Unggulan Garuda di Kecamatan Kota Malaka, Aceh Besar. Sekolah tersebut dirancang untuk berdiri di atas lahan seluas 25 hektar dan akan mengusung konsep pendidikan unggulan berbasis kecerdasan intelektual, pembentukan karakter, serta penanaman nilai-nilai kebangsaan dan keislaman.
“Saya sudah melihat konsep Sekolah Garuda, sangat luar biasa. Ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga integritas pendidik dan ekosistem pendidikan yang sehat,” kata Nasir.
Ia berharap proyek ini akan menjadi pelopor dalam menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mendukung pembentukan pribadi yang beretika dan bertanggung jawab.
Nasir berharap seminar ini menjadi titik temu antara pemangku kebijakan pusat dan daerah dalam membangun sistem pendidikan Aceh yang berkeadilan dan berkualitas.
“Kami terbuka terhadap arahan dan dukungan kementerian agar transformasi pendidikan benar-benar menyentuh hingga ke pelosok-pelosok Aceh,” pungkasnya.
Seminar ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, S.T., D.E.A., serta jajaran pejabat Eselon III dan IV. Turut hadir para kepala lembaga pendidikan seperti Kepala BPMP, BGTK, Balai Bahasa, serta Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota se-Aceh. Juga hadir perwakilan legislatif dan organisasi profesi seperti Ketua Komisi VI DPRA, Ketua PGRI, IGI, KOBAR-GB, MKKS, dan MKPS dari seluruh Aceh
