Komparatif.ID, Banda Aceh— Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki bersama Forkopimda dan Sekda Aceh Bustami Hamzah, menyambut kedatangan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI Mahfud MD, dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Rabu (21/12/2022).
Dalam kunjungan kerjanya di Aceh, Menkopolhukam yang juga menjabat sebagai ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI dan Mendagri selaku Kepala BNPP akan mengunjungi Pulau Rondo, Kecamatan Suka Makmue di Kota Sabang, serta Banda Aceh.
Pada hari pertama, Menkopolhukam dan Mendagri dijadwalkan akan mengunjungi dan memeriksa kondisi Pulau Rondo.
Pulau ini memiliki luas sekitar 0.650 kilometer persegi dan terletak di ujung barat Indonesia, salah satu dari 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang dijaga oleh personel TNI.
Pulau Rondo merupakan titik nol kilometer Indonesia. Di sebelah utara, Pulau Rondo berbatasan dengan wilayah negara India di Laut Andaman yaitu Kepulauan Nikobar. Di sebelah Timur berbatasan dengan Thailand di Selat Malaka, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia.
Pulau Rondo berjarak sekitar 30 kilometer dari Kota Sabang, dan sekitar 61,7 kilometer dari Kota Banda Aceh. Untuk mencapai Pulau Rondo, Menkopolhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito bersama rombongan akan menggunakan helikopter.
Sekretaris BNPP, Restuardy Daud, menjelaskan bahwa karena merupakan salah satu pulau terluar, posisi Pulau Rondo sangat strategis, yaitu berada di ujung barat Indonesia dan jalur pelayaran internasional.
“Tujuan Menkopolhukam dan Mendagri ke Pulau Rondo adalah untuk mendukung peningkatan sistem pertahanan dan keamanan berbasis PPKT, melalui kunjungan lapangan ke pulau tersebut,” kata Restuardy.
Selain itu, Restuardy menambahkan bahwa tujuan kunjungan juga adalah untuk mendorong dan memperkuat pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP), serta memperkuat koordinasi pusat dan daerah.
“Pemantauan dan koordinasi Kementerian dan lembaga, anggota BNPP bersama Pemda di PPKT, merupakan bentuk perhatian pemerintah dengan hadirnya Negara di perbatasan,” jelas Restuardy.
Baca Juga: Menteri PUPR Turun ke Lhoksukon, Komit Segera Bangun Tanggul
Menkopolhukam & Mendagri Tinjau Pamputer Perbatasan
Dalam kunjungan ke Pulau Rondo, Menkopolhukam dan Mendagri akan melakukan peninjauan kondisi Personil Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Pulau Terluar (Pamputer), serta sarana-prasarana seperti instalasi air bersih, sumber energi listrik, dan bangunan Pos Pamputer.
Restuardy juga menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah wajib membangun kawasan perbatasan, agar tidak tertinggal dari negara tetangga, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Perbatasan.
“Dengan demikian, Menkopolhukam dan Mendagri akan terus memantau dan meningkatkan pengelolaan BWN-KP sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan di masa mendatang,” ujar Restuardy.
Selain mengunjungi Pulau Rondo, Menkopolhukam dan Mendagri juga akan mengunjungi Kecamatan Suka Makmue di Kota Sabang. Kecamatan ini merupakan lokasi prioritas dalam pengelolaan BWN-KP, karena memiliki potensi yang cukup besar dalam bidang ekonomi dan pariwisata.
Dalam kunjungan ke Kecamatan Suka Makmue, Menkopolhukam dan Mendagri akan melakukan peninjauan langsung terhadap keberlangsungan program-program pengelolaan BWN-KP yang telah dilaksanakan di daerah tersebut, serta akan melakukan konsultasi dengan masyarakat setempat untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan yang ada.
Setelah mengunjungi Pulau Rondo dan Kecamatan Suka Makmue, Menkopolhukam dan Mendagri akan melanjutkan perjalanan ke Kota Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh. Tujuan kunjungan ke Kota Banda Aceh adalah untuk meninjau kembali pelaksanaan program-program pengelolaan BWN-KP di wilayah tersebut, serta untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait di daerah tersebut.
Secara keseluruhan, kunjungan Menkopolhukam dan Mendagri ke Aceh merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan BWN-KP di Indonesia, serta untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola perbatasan negara.
Pemerintah berharap agar dengan adanya kunjungan ini, dapat tercipta kondisi perbatasan yang aman, sejahtera, dan tertib hukum, sesuai dengan visi dan misi pemerintah.
Setelah selesai mengunjungi Pulau Rondo, Kecamatan Suka Makmue, dan Kota Banda Aceh, Menkopolhukam dan Mendagri akan kembali ke Jakarta untuk melaporkan hasil kunjungan kerja tersebut kepada Presiden RI.
Menkopolhukam dan Mendagri akan memberikan laporan mengenai kondisi di Pulau Rondo, Kecamatan Suka Makmue, dan Kota Banda Aceh, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah dalam mengelola BWN-KP di Indonesia.
Selain itu, Menkopolhukam dan Mendagri juga akan menyampaikan laporan mengenai hasil konsultasi dan koordinasi yang telah dilakukan dengan pihak-pihak terkait di Aceh, serta menyampaikan masukan dan saran yang diberikan oleh masyarakat setempat dalam mengelola BWN-KP di daerah tersebut.
Dengan demikian, kunjungan Menkopolhukam dan Mendagri ke Aceh merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan BWN-KP di Indonesia, serta dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola perbatasan negara. Pemerintah berharap agar dengan adanya kunjungan ini, dapat tercipta kondisi perbatasan yang aman, sejahtera, dan tertib hukum, sesuai dengan visi dan misi pemerintah.
