Komparatif.ID, Bireuen— Bupati Bireuen H. Mukhlis, S.T., merealisasikan komitmennya untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dengan mengalihkan anggaran pengadaan kendaraan dinas kepala daerah untuk pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat prasejahtera atau duafa.
Kebijakan tersebut telah diintegrasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan (RAPBK-P) Tahun Anggaran 2026 yang saat ini sedang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen.
Bupati Mukhlis menegaskan kebijakan ini merupakan wujud pemenuhan janji usai dilantik, bahwa selama menjabat sebagai Bupati, dia dan Wakil Bupati, Razuardi Ibrahim, tidak akan membeli mobil baru untuk jabatan yang mereka emban.
Seyogyanya anggaran ini awalnya akan ditempatkan Pada APBK Murni Tahun Anggaran 2026. Namun karena adanya musibah Bencana Hidrometeorologi saat itu anggaran tersebut dialihkan terlebih dahulu untuk penanganan bencana.
Saat ini dalam Rancangan APBK Perubahan 2026, anggaran tersebut dialokasikan kembali dan ditempatkan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Bireuen. Rp4,1 miliar anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan 41 unit rumah duafa.
Secara aturan, kepala daerah dan wakil kepala daerah berhak mendapatkan fasilitas kendaraan dinas operasional untuk menunjang pelaksanaan tugas dan jabatannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.
“Rencana awal dana tersebut diperuntukkan bagi pengadaan satu unit Toyota Land Cruiser Prado untuk Bupati dan satu unit Mitsubishi Pajero Sport untuk Wakil Bupati. Namun, karena kendaraan pribadi saya masih sangat layak dan kendaraan operasional Wakil Bupati dalam kondisi prima, kami memutuskan untuk meniadakannya,” ujar Bupati Mukhlis.
Pengalihan anggaran tersebut dilakukan melalui mekanisme penganggaran daerah dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca juga: Bupati Bireuen Serahkan Bantuan PMI untuk Masyarakat Simpang Jaya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi salah satu landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam menetapkan prioritas pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
Selanjutnya PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP tersebut memberikan landasan hukum dalam pemanfaatan anggaran daerah yang fleksibel guna memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib pelayanan dasar masyarakat.
Kemudian, peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan APBD: Regulasi tahunan yang menekankan pemanfaatan anggaran secara efisien, efektif, dan patut dengan mengutamakan program yang berdampak langsung pada publik.
Pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri setiap tahun juga menjadi acuan dalam penyusunan anggaran daerah, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, serta prioritas program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui relokasi anggaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Bireuen menargetkan pembangunan 41 unit rumah duafa yang akan disebar secara proporsional di sejumlah kecamatan.
Secara teknis, anggaran tersebut dimasukkan dalam Program Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Disperkim Kabupaten Bireuen, untuk perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)/duafa.
Bupati Bireuen menegaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu prioritas dalam pengelolaan anggaran.
“Kenyamanan operasional kami bisa ditunda, tetapi hak rakyat kecil untuk memiliki tempat tinggal yang layak tidak boleh menunggu,” katanya.
Bupati Mukhlis menekankan kepemimpinan harus mendahulukan urgensi moral di atas fasilitas jabatan. Urgensi pemenuhan hak-hak dasar kelompok duafa memiliki derajat moral yang jauh lebih tinggi daripada fasilitas pejabat.
Kebijakan ini diharapkan memicu preseden positif dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, di mana anggaran daerah diposisikan sebagai instrumen keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.