Komparatif.ID, Kuala Lumpur—Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri Dr. Safrizal ZA, Selasa (9/8/2022) mengatakan Pemerintah Indonesia berkomitmen melanjutkan program Sosek Malindo.
Pernyataan tersebut disampaikan Safrizal pada Persidangan ke-42 General Border Committee (GBC) Republik Indonesia-Malaysia, yang digelar pada 8 sampai 9 Agustus 2022 di Kuala Lumpur, Malaysia.
“Melalui sidang Ke-42 GBC Malindo ini, kedua negara melaporkan dan mengevaluasi laporan kemajuan bersama forum-forum di bawah GBC, baik di bidang operasi maupun non operasi, termasuk hasil-hasil dari pertemuan kelompok kerja yang salah satunya adalah Sosek Malindo,” ujar Safrizal di sela-sela persidangan.
Sidang turut membahas beberapa agenda penting terkait dengan program-program pembangunan kawasan perbatasan. Salah satunya adalah pembahasan untuk menyepakati review Border Crossing Agreement (BCA) dan Border Trade Agreement (BTA) untuk dapat ditandatangani pada tahun 2022/2023 atau sebelum pelaksanaan Persidangan GBC tahun depan.
“Masa transisi pandemi covid-19 ini harus menjadi momentum untuk memperkuat kembali forum-forum di bawah GBC, khususnya kegiatan yang mendukung pembangunan perbatasan yang berbanding lurus dengan agenda pemulihan ekonomi nasional,” lanjut Safrizal.
Dalam persidangan tersebut, Forum JKK/KK Sosek Malindo melaporkan bahwa pada tahun 2021 telah terlaksana Persidangan Khas/Khusus JKK/KK Sosek Malindo sebagai salah satu upaya dalam mempererat hubungan kedua negara dan menjaga komunikasi dalam bidang Kerjasama sosio ekonomi Indonesia-Malaysia sebelum pelaksanaan Persidangan Ke-38 JKK/KK Sosek Malindo nantinya.
Selain itu, dilaporkan juga terkait dengan telah selesainya pemotongan bukit G127 Entikong (Indonesia)– Tebedu (Malaysia) dan pelaksanaan Fun Bike Tour de Malindo Tahun 2019 dengan rute Lundu, Sarawak, Malaysia – PLBN Aruk – Sambas – Singkawang Kalimantan Barat, Indonesia.
“Pandangan kami Forum General Border Committee dalam prospek ke depan akan turut menentukan pembahasan kerjasama perbatasan sosial ekonomi kedua negara pasca penandatanganan Defence Cooperation Agreement, oleh karenanya penting untuk terus melihat entitas ini melalui perspektif multi approach,” terang Safrizal.
Di samping persidangan, turut dilakukan pula penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Menhan RI dan Menhan Malaysia. “Kita semua tentunya berharap bahwa forum ini tidak sekadar menjadi seremoni rutin tahunan, namun harus juga dapat menjadi instrumen pemetaan di kawasan perbatasan kedua negara Indonesia-Malaysia sekaligus menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang ada,” pungkas Safrizal.
Delegasi Indonesia diketuai oleh Menteri Pertahanan bersama-sama dengan delegasi dari lintas Kementerian/Lembaga di bawah Forum General Border Committee yang terdiri dari KASUM Panglima TNI (mewakili Ketua HLC), Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri (Ketua SOSEK Indonesia), ASOPS Kapolri (Ketua JPCC) dan ASOPS Panglima TNI (Ketua JKLB dan COCC).
