Komparatif.ID, Jakarta— Pemerintah mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) segera menerbitkan aturan baru terkait peningkatan porsi kepemilikan saham publik (free float).
Pemerintah mendorong batas minimal saham publik naik dari sebelumnya 7,5 persen menjadi 15 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pemerintah berharap aturan mengenai peningkatan free float dapat segera diumumkan dan diterapkan oleh otoritas terkait.
“OJK dan BEI diharapkan untuk menerbitkan aturan yang meningkatkan free float dari 7,5 menjadi 15 persen. Dan ini ditargetkan kemarin juga sudah diumumkan oleh OJK di bulan Maret ini,” ujar Airlangga, Sabtu (31/1/2026).
Menurut Airlangga, peningkatan porsi saham publik jadi langkah penting agar pasar modal Indonesia lebih kompetitif dan sejalan dengan praktik yang berlaku secara internasional. Ia menilai selama ini porsi free float saham di bursa Indonesia relatif rendah jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain di kawasan maupun global.
Baca juga: IHSG Ambruk, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar Mundur
Airlangga membandingkan kebijakan free float di Indonesia dengan beberapa negara. Malaysia, Hong Kong, dan Jepang, menurutnya, telah menerapkan ketentuan saham publik minimal sebesar 25 persen.
“Thailand sama dengan Indonesia nantinya 15 persen,” kata Airlangga.
Ia menyebut rendahnya porsi saham publik di pasar modal Indonesia menjadi salah satu catatan yang perlu diperbaiki. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi likuiditas perdagangan saham serta persepsi investor terhadap kualitas tata kelola perusahaan yang tercatat di bursa.
“Indonesia atau Bursa Efek free float-nya kemarin terlalu rendah,” lanjutnya.
Dengan peningkatan batas minimal, Airlangga berharap perdagangan saham di pasar modal nasional menjadi lebih stabil dan kredibilitas pasar modal Indonesia semakin kuat di mata investor global.
“Kami berharap pasar modal Indonesia menjadi lebih kuat, lebih adil, lebih kompetitif, dan lebih transparan,” pungkas Airlangga.
