Komparatif.ID, Banda Aceh— Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menyampaikan Gubernur Aceh memperpanjang masa tanggap darurat bencana mulai 9 hingga 22 Januari 2026.
Perpanjangan ini diikuti dengan penyusunan Quick Win atau target cepat untuk 14 hari ke depan serta program lanjutan untuk 30 hari berikutnya guna mengoptimalkan penanganan dan pemulihan pascabencana.
Dalam upaya percepatan, Pemerintah Aceh menetapkan fokus pemulihan pada enam klaster utama, yakni pencarian dan pertolongan, logistik, pengungsian dan perlindungan, kesehatan, pendidikan, serta pemulihan wilayah.
Pendekatan berbasis klaster ini dimaksudkan agar pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat berjalan terkoordinasi dan terukur.
Pada klaster logistik, pemerintah melakukan inovasi distribusi untuk menjangkau wilayah pedalaman yang terisolasi. Selain bantuan melalui udara atau air drop, distribusi juga melibatkan komunitas relawan motor trail dan offroad agar bantuan dapat sampai ke titik-titik yang sulit dilalui kendaraan standar.
Sementara itu, pada klaster pengungsian, pemerintah mengarahkan fokus pada penyediaan hunian jangka panjang. Pemerintah Pusat berkomitmen membangun Hunian Sementara dan Hunian Tetap bagi warga terdampak.
Baca juga: Aceh Perpanjang Masa Tanggap Darurat Bencana Hingga 22 Januari
M. Nasir menegaskan Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten akan terus mengawal proses pembangunan agar berjalan maksimal dan sesuai waktu yang ditargetkan.
Di sektor kesehatan, M. Nasir menyebutkan progres positif dengan kembalinya operasional mayoritas rumah sakit dan puskesmas di wilayah terdampak. Layanan kesehatan diperkuat dengan dukungan tenaga medis dan dokter dari berbagai daerah di Indonesia.
Perhatian khusus juga diberikan pada klaster pendidikan menyusul kerusakan fasilitas sekolah yang cukup luas. Pemerintah Aceh melakukan pergeseran anggaran untuk pengadaan kebutuhan dasar siswa, mulai dari seragam dan buku sekolah hingga penyediaan mebel guna memastikan proses belajar mengajar dapat kembali berjalan.
“Kami juga telah mengerahkan 4.000 ASN ke Tamiang khusus untuk membersihkan sekolah-sekolah dan dayah agar proses belajar mengajar dapat segera berjalan optimal,” ujar M. Nasir, Jumat (9/1/2026).
Untuk memastikan pemulihan wilayah berjalan sistematis, Pemerintah Aceh memprioritaskan penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau R3P.
Dokumen ini akan menjadi acuan utama pembangunan kembali infrastruktur serta pemulihan sosial ekonomi masyarakat di kabupaten dan kota terdampak banjir dan longsor. M. Nasir menekankan percepatan R3P merupakan instruksi langsung dengan fokus pada normalisasi sungai dan pembersihan lingkungan pascabencana guna mengurangi risiko bencana di masa depan.
