Komparatif.ID, Kualasimpang— Presiden Prabowo Subianto menolak menyatakan banjir Aceh–Sumatra dinaikkan status sebagai Darurat Bencana Nasional. Ia menyebut keputusan untuk tidak menetapkan status bencana nasional didasarkan pada pertimbangan kemampuan negara dalam menghadapi dan menangani dampak bencana yang terjadi.
Menurutnya, selama negara masih mampu mengatasi persoalan tersebut dengan sumber daya yang dimiliki, maka tidak ada keharusan untuk menaikkan status menjadi bencana nasional.
“Kita sebagai bangsa, sebagai negara mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional. Tetapi tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius,” ujarnya usai meninjau pembangunan rumah hunian Danantara di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2025).
Prabowo mengatakan pemerintah tetap menangani dampak bencana alam yang terjadi di tiga provinsi secara serius, menyeluruh, dan terukur meskipun tidak menetapkannya sebagai bencana nasional.
Ia menyampaikan pemerintah telah menyiapkan anggaran yang cukup besar dan mengerahkan seluruh unsur kabinet untuk bekerja langsung di wilayah terdampak.
Baca juga: Pemerintah Target 15.000 Rumah Korban Banjir Sumatra Rampung 3 Bulan
Penanganan dilakukan secara paralel di berbagai daerah, dengan kehadiran para menteri di lokasi-lokasi bencana untuk memastikan respons berjalan cepat dan tepat sasaran.
Presiden menyebutkan sejumlah menteri berada di Aceh, termasuk di Aceh Utara, sementara menteri lainnya juga sedang menangani wilayah terdampak di provinsi dan kabupaten lain.
Selain mengandalkan kerja pemerintah, Prabowo mengatakan pemerintah terbuka terhadap bantuan dari masyarakat, komunitas, maupun diaspora. Ia mengatakan bantuan tersebut dipersilakan selama disalurkan melalui mekanisme yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya sampaikan kepada pihak yang memberi sumbangan silakan, monggo. Bikin surat, saya ingin menyumbang ini nanti kita laporkan ke pemerintah pusat,” ucapnya.
Ia juga membuka ruang partisipasi bagi diaspora dan komunitas daerah dalam membantu pemulihan pascabencana. Namun, ia mengingatkan seluruh bantuan harus diberikan secara ikhlas dan mengikuti prosedur yang berlaku agar penanganan tetap terkoordinasi dengan baik.
