Komparatif.ID, Jakarta— Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AsSDM) Irjen Anwar mengungkapkan Polri masih menghadapi sejumlah persoalan internal, mulai dari intoleransi hingga penyebaran paham radikal dan LGBT di kalangan anggota.
Dalam diskusi bertajuk “Rekonstruksi Jati Diri Bangsa Merajut Nusantara untuk Mewujudkan Polri Sadar Berkarakter” yang disiarkan melalui kanal YouTube Divisi Humas Polri, Anwar mengakui masih sulit mendeteksi anggota yang terpapar LGBT.
Ia mengatakan, hingga kini Polri belum memiliki perangkat atau metode khusus untuk mengidentifikasi hal tersebut. Anwar bahkan menyebut tengah mencari teknologi yang mampu mendeteksi kecenderungan LGBT di lingkungan kepolisian.
“Saya masih mencari di mana alat untuk bisa mendeteksi itu. Rupanya kita belum punya. Mungkin nanti ada masukan di situ. Paling kita nanti cairnya di jejak digital, jejak sosial, ” ujarnya, dikutip Rabu (29/10/2025).
Menurut Anwar, upaya pelacakan melalui jejak digital pun belum memberikan hasil yang memadai karena sifatnya yang sangat personal. Ia menegaskan Polri bersikap tegas terhadap setiap pelanggaran kode etik, termasuk kasus yang berkaitan dengan orientasi seksual.
Ia menyebut seluruh anggota yang terbukti terlibat dalam perilaku LGBT telah diberi sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH). “Polisi sekarang tidak mentoleran hal seperti itu. Akhirnya begitu terjadi, ketahuan, ya sudah diproses, lalu PTDH,” ujarnya menegaskan.
Baca juga: Satpol PP Gerebek Pasangan Gay di Markas LGBT di Lhokseumawe
Selain soal LGBT, Anwar juga menyoroti persoalan radikalisme dan intoleransi yang masih ditemukan di tubuh Polri. Ia menyebutkan adanya kasus anggota yang terpapar paham radikal, termasuk seorang anggota Polwan di Maluku Utara yang memilih keluar dari institusi setelah terpengaruh informasi yang menyimpang di media sosial.
“Apakah Polri sudah terpapar? Iya. Kita harus akui,” kata Anwar.
Ia juga menyinggung munculnya kelompok internal seperti Polisi Cinta Sunnah (PCS) yang awalnya berfokus pada ajaran keagamaan namun dalam praktiknya justru menyimpang ke arah paham Wahabi.
Menurutnya, gerakan semacam ini harus diwaspadai karena bisa menjadi pintu masuk bagi ideologi ekstrem. “Doktrinnya melaksanakan Sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi dilencengkan. Karena memang untuk masuk kegiatan itu harus menunjukkan yang benar, yang ujungnya adalah Wahabi. Wahabi itu apa? Teroris. Di sini ada di kepolisian,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi paparan ideologi radikal, Anwar menjelaskan Polri secara rutin menggelar kegiatan keagamaan setiap Kamis. Kegiatan itu diharapkan mampu memperkuat karakter spiritual anggota sekaligus mencegah penyimpangan nilai.
Ia juga menekankan pentingnya penggunaan media sosial sebagai alat pembinaan. “Mereka bisa mencuci otak dengan medsos, maka kita juga gunakan medsos untuk mencuci otak anggota kita yang benar. Untuk mengimbangi,” imbuhnya.
