Komparatif.ID, Banda Aceh– Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Bang Jack Libya, mendesak PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Aceh segera mempublikasikan hasil investigasi internal maupun eksternal terkait pemadaman listrik massal yang terjadi beberapa waktu lalu.
Menurutnya, hingga kini publik masih dibiarkan dalam ketidakpastian atas penyebab pasti gangguan yang membuat pasokan listrik terputus selama lebih dari tiga hari tersebut.
Keterlambatan PLN dalam mengumumkan hasil penyelidikan dinilai sebagai bentuk lemahnya tanggung jawab dan keseriusan perusahaan dalam menjaga hak dasar masyarakat terhadap energi listrik.
“Jika PLN UID Aceh tidak bergerak cepat, artinya mereka menutup mata terhadap kerugian besar yang menimpa rakyat Aceh. Kerugian materi yang tak sedikit, dan kerugian immaterial yang tak terhitung. Ini preseden buruk bagi dunia ketenagalistrikan yang menjadi denyut nadi kehidupan,” tegas Bang Jack dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/10/2025).
Ia menilai PLN Aceh tidak bisa hanya menuntut masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar tagihan, sementara pelayanan dan keandalan sistemnya masih jauh dari kata memuaskan.
Baca juga: Gangguan Listrik di Sebagian Banda Aceh & Aceh Besar Masih Berlanjut
Menurutnya, tanggung jawab PLN bukan sekadar menjaga aliran listrik tetap hidup, melainkan juga menjamin kejelasan dan transparansi ketika terjadi gangguan besar yang menimbulkan dampak luas.
“Jangan sampai PLN hanya menuntut haknya, sementara pelayanannya sendiri jauh dari kata optimal. Jika ada kelalaian, maka harus ada pertanggungjawaban. Aceh bukan wilayah coba-coba,” lanjutnya.
Bang Jack juga mendesak agar PLN memberikan kompensasi yang adil bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat pemadaman panjang tersebut. Ia menegaskan, pemadaman listrik bukan sekadar gangguan teknis, tetapi sudah menyentuh aspek sosial dan ekonomi yang merugikan banyak pihak, termasuk pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada pasokan listrik stabil.
Ia mengingatkan pelayanan kelistrikan merupakan bagian dari pemenuhan hak masyarakat yang sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya perhatian terhadap kebutuhan dasar rakyat.
Mantan ajudan almarhum Wali Nanggroe Teungku Hasan Tiro itu juga menyampaikan publik menunggu langkah PLN untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi selama pemadaman massal itu. Ia menilai diamnya pihak PLN justru memperburuk persepsi masyarakat bahwa ada hal yang disembunyikan.
“Kami menunggu langkah konkret PLN. Jangan uji kesabaran rakyat Aceh,” imbuh Bang Jack.
