Komparatif.ID, Banda Aceh— Masyarakat kini bisa membuat paspor, memperpanjang SIM, hingga mendaftar BPJS Kesehatan tanpa harus datang ke kantor instansi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara (IAN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) UIN Ar-Raniry Banda Aceh menghadirkan layanan lengkap itu melalui kegiatan Pekan Nasional Pelayanan Publik 2025 yang berlangsung pada 20–22 Oktober 2025.
Kegiatan tersebut digagas dengan semangat menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, mudah diakses, dan bebas dari praktik maladministrasi.
Pekan pelayanan ini merupakan hasil kolaborasi antara Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (Himastra) dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh, serta didukung Laboratorium Ilmu Administrasi Negara FISIP.
Selama tiga hari, masyarakat umum dan sivitas akademika dapat mengurus berbagai kebutuhan administrasi pemerintahan langsung di kampus tanpa perlu antre di kantor instansi.
Layanan yang tersedia meliputi pembuatan KTP dan paspor, perpanjangan SIM, pendaftaran BPJS Kesehatan, donor darah, konsultasi pajak dan keuangan, serta pengaduan layanan publik.
Sebanyak sembilan lembaga pemerintahan dan institusi layanan publik ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Di antaranya Dinas Dukcapil Kota Banda Aceh, Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, BPJS Kesehatan, Ombudsman RI Perwakilan Aceh, BNN Provinsi Aceh, PMI Kota Banda Aceh, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh, Satpas SIM Polresta Banda Aceh, dan Bank Indonesia Perwakilan Aceh.
Baca juga: Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry Belajar Literasi Keuangan ke BI
Acara dibuka secara resmi oleh Pimpinan Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat, bersama Wakil Rektor I UIN Ar-Raniry Prof Muhammad Yasir Yusuf dan Dekan FISIP Muji Mulia di Aula Pascasarjana UIN Ar-Raniry.
Pembukaan kegiatan dirangkai dengan Seminar Pekan Nasional Pelayanan Publik yang membahas peningkatan kualitas layanan serta pengawasan terhadap potensi maladministrasi di lembaga publik.
Dalam sambutannya, Jemsly Hutabarat menekankan pelayanan publik seharusnya tidak hanya dilihat sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai wujud keadilan sosial.
Ia mendorong mahasiswa, terutama yang berasal dari bidang administrasi publik, untuk menjadi penggerak perubahan dalam birokrasi dan memastikan integritas pelayanan publik dimulai dari lingkungan kampus.
“Mahasiswa harus menjadi pengawas moral bagi birokrasi. Dari kampuslah budaya pelayanan yang jujur dan profesional itu dimulai,” ujarnya.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, turut mengapresiasi kegiatan ini. Ia menilai kehadiran Ombudsman dan perguruan tinggi dalam kegiatan semacam ini berperan penting untuk membangun kesadaran masyarakat tentang hak mereka atas pelayanan publik yang adil dan transparan.
Dekan FISIP UIN Ar-Raniry,Muji Mulia, juga menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif para mahasiswa dan dukungan dari berbagai instansi. Ia menilai kegiatan ini sebagai bentuk konkret komitmen kampus dalam mendekatkan layanan publik kepada masyarakat.
