Komparatif.ID, Banda Aceh— Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA), Banda Aceh, pada Rabu (13/8/2025).
Sidak tersebut mengungkap sejumlah persoalan serius dalam pelayanan rumah sakit rujukan utama di Aceh itu, mulai dari kondisi ruangan yang rusak dan tak digunakan, dokter yang tidak hadir saat pasien membludak, hingga antrean panjang di poli yang bisa mencapai dua jam.
Sidak yang dipimpin Ketua Komisi V DPRA, Rijaluddin, turut diikuti Wakil Ketua Edy Asaruddin SE, serta anggota Iskandar Ali, Syarifah Nurul Carissa, dan Edi Kamal AMKep SKM.
Mereka meninjau langsung beberapa ruangan dan fasilitas pelayanan publik di rumah sakit tersebut untuk memastikan perbaikan setelah kunjungan serupa dilakukan beberapa bulan lalu.
Menurut Rijaluddin, sidak kali ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan sebelumnya yang juga menemukan berbagai permasalahan dalam pelayanan di RSUDZA.
Baca juga: DPRA Dukung Pembentukan Jamkrida Syariah Aceh
Ia mengatakan, tujuan kedatangan pihaknya adalah untuk memantau pelaksanaan rekomendasi yang telah disampaikan kepada pihak rumah sakit dalam sidak sebelumnya. Namun, hasil pengamatan menunjukkan sebagian besar rekomendasi itu belum dilaksanakan dengan baik.
“Masih banyak ruangan yang tidak dapat digunakan karena kerusakan, seperti bocor dan rembesan air. Kami juga mendapati pegawai administrasi tidak berada di tempat, kedisiplinan dokter rendah, dan antrean di poli bisa mencapai dua jam,” ungkap Rijaluddin di sela-sela kunjungan.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa manajemen RSUDZA belum serius menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi V DPRA. Padahal, rumah sakit ini menjadi rujukan utama bagi masyarakat dari berbagai daerah di Aceh, sehingga kualitas pelayanan semestinya menjadi prioritas utama.
Rijaluddin menegaskan bahwa Komisi V DPRA akan kembali menindaklanjuti temuan ini dengan meminta penjelasan resmi dari pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan Aceh. Menurutnya, DPR Aceh berhak memastikan agar anggaran publik yang telah digelontorkan untuk pelayanan kesehatan benar-benar dimanfaatkan dengan baik.
“Ini bukan sidak pertama. Kami ingin memastikan bahwa persoalan yang kami temukan beberapa bulan lalu tidak berulang, tetapi kenyataannya banyak yang belum berubah. Itu yang kita lihat, apakah rekomendasi kita yang lalu belum sepenuhnya ditanggapi,” ujarnya.
