Komparatif.ID, Banda Aceh— Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina) menyebut aksi Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, merazia truk berplat BL (Aceh) yang beroperasi di Sumut sebagai tindakan provokatif.
Direktur Forbina, Muhammad Nur, menilai kebijakan tersebut tidak hanya berisiko memicu konflik horizontal, tetapi juga dapat merusak stabilitas sosial dan ekonomi antara dua provinsi bertetangga tersebut.
Muhammad Nur mengatakan langkah Gubsu merazia truk berplat BL sebagai bentuk kepemimpinan yang keliru dan tidak mencerminkan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, tindakan itu memperlihatkan ketidakpahaman terhadap peran dan kontribusi Aceh dalam sistem ekonomi nasional.
“Investasi politik pada pemilu 2024 lalu mencapai Rp71,3 triliun, tapi hasilnya justru pemimpin-pemimpin muda yang mengedepankan ego sektoral. Gubernur Bobby telah menunjukkan gaya kepemimpinan yang tidak bermoral dan berpotensi memicu keretakan antarwilayah,” ujar Muhammad Nur, Senin (29/9/2025).
Ia menekankan Aceh memiliki hubungan ekonomi erat dengan Sumatera Utara. Banyak bahan baku industri dikirim dari Aceh ke Medan, sementara kebutuhan pokok masyarakat Aceh juga banyak didatangkan dari Sumut.
Jika relasi ini terganggu, bukan hanya sektor perdagangan yang terpukul, tetapi juga kehidupan sosial masyarakat di kedua daerah.
Muhammad Nur mempertanyakan kemungkinan balasan dari Aceh jika kebijakan ini terus dijalankan. Menurutnya, bila Aceh memblokir logistik atau menolak kendaraan plat Sumut, maka kerugian yang ditimbulkan akan jauh lebih besar.
Baca juga: Razia Truk Aceh, Warga Sumut Kecam Tindakan Bobby Nasution
Ia menilai tindakan menantu Jokowi itu mencerminkan kegagalan berpikir sebagai seorang pemimpin nasional.
Muhammad Nur menuturkan berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 menunjukkan Sumatera Utara jauh lebih dominan dalam penerimaan dari sektor kendaraan bermotor dibandingkan Aceh.
Pajak Kendaraan Bermotor di Sumut tercatat sebesar Rp1,74 triliun, sementara Aceh hanya Rp431 miliar. Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sumut mengantongi Rp1,66 triliun, sedangkan Aceh Rp340 miliar.
Pada sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Sumut menerima Rp1,53 triliun, sementara Aceh Rp490 miliar. Bahkan untuk Pajak Alat Berat, Sumut meraih Rp1,08 miliar, sedangkan Aceh belum mencatat angka berarti.
“Dengan ketimpangan fiskal ini saja, harusnya Sumut bisa lebih bijak, bukan malah memprovokasi. Jangan sampai karena kesalahan persepsi hukum jalan raya, rakyat jadi korban,” kata Muhammad Nur.
Ia juga mengecam keras usulan agar kendaraan Aceh menggunakan dua pelat nomor. Menurutnya, gagasan tersebut absurd dan tidak memiliki dasar hukum. Ia menilai kebijakan itu justru berpotensi melanggar undang-undang karena mengganggu kepentingan umum serta menyulut konflik antarprovinsi.
“Bobby bisa dilaporkan karena tindakan ini berpotensi memecah belah bangsa dan mengganggu stabilitas NKRI. Presiden harus segera menegur dan menghentikan cara berpikir sempit seperti ini,” tambahnya.
Sebagai langkah alternatif, Forbina mendesak Pemerintah Aceh untuk mempercepat pembangunan dan aktivasi jalur pelabuhan Sabang sebagai pusat ekonomi baru. Menurut mereka, hal ini penting guna mengurangi ketergantungan terhadap jalur logistik yang selama ini banyak melalui Medan.
“Bangsa Aceh telah berinvestasi besar untuk Indonesia. Jangan rusak kontribusi itu hanya karena ambisi politik sempit. Cukup sudah kebodohan ini. Kami ingatkan, jangan karena satu gubernur, hubungan antarwarga dan integritas bangsa terganggu,” tutup Muhammad Nur.
