Komparatif.ID, Jakarta— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah dan DPRD menunda semua jenis kegiatan yang bersifat seremonial yang menghabiskan anggaran tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat.
Instruksi itu ia sampaikan usai menghadiri Rapat Pengendalian Inflasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Tito menegaskan kegiatan dinas yang lebih menyerupai pesta atau hiburan seperti pertunjukan musik maupun seremoni berlebihan harus dihindari. Menurutnya, pemerintah saat ini sedang berfokus pada efisiensi dan pengetatan penggunaan anggaran, sehingga pengeluaran yang tidak mendesak sebaiknya dihentikan sementara.
“Menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan, apalagi seperti kelihatan pesta-pesta, musik, maksud saya kegiatan dinas ya, kegiatan seremonial dinas,” ujar Tito.
Mendagri mengingatkan para pejabat agar lebih peka terhadap situasi masyarakat, terutama pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sedang mendorong efisiensi di berbagai sektor.
Menurutnya, gelaran acara seremonial yang tidak memberi manfaat nyata dapat menurunkan kepercayaan publik dan berpotensi menimbulkan reaksi negatif di ruang publik maupun media sosial.
Baca juga: Anggaran Makan Bergizi Gratis Tembus Rp335 T pada 2026
“Jangan sampai nanti dipotong, diviralkan, ini masyarakat lagi prihatin, terus ada yang berpesta (terkait) kegiatan dinas,” tambahnya.
Selain instruksi terkait kegiatan seremonial dinas, Tito juga menyinggung gaya hidup para pejabat beserta keluarganya. Ia meminta agar tidak ada flexing atau pamer kemewahan yang justru bisa memicu sentimen negatif dari masyarakat.
Menurutnya, pejabat daerah seharusnya memberikan teladan dengan menjaga sikap sederhana, baik dalam aktivitas kedinasan maupun dalam acara pribadi.
“Juga flexing kemewahan untuk pejabat maupun keluarga, tolong dijaga betul, termasuk acara pribadi di momentum saat ini dan ke depan, laksanakan secara sederhana,” tegasnya.
Instruksi ini, kata Tito, bertujuan untuk menekan potensi polemik yang kerap muncul akibat perilaku pejabat publik yang tidak sesuai dengan situasi sosial ekonomi masyarakat.
Ia menilai penghematan dan kesederhanaan merupakan langkah penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama ketika kondisi ekonomi rakyat masih membutuhkan perhatian serius.
