Komparatif.ID, Bireuen– Akhir-akhir ini muncul sejumlah kritik terhadap Bupati Bireuen terkait diamnya kepala daerah terhadap perambahan hutan di Peudada, dan semakin maraknya pedagang kaki lima dan gerobak di sepanjang jalan di tengah kota.
Bupati Bireuen H. Mukhlis mengatakan dia telah mendengar dan membaca kritikan-kritikan tersebut. Sebagai kepala daerah dia memberikan apresiasi terhadap yang memberikan kritik. Pun demikian, sebagai pemimpin dia juga menyaring, menelaah, dan menimbang dampak positif dan negatif, supaya tidak berdampak buruk bagi kemaslahatan rakyat secara luas.
Persoalan perambahan hutan di Peudada telah berlangsung lama. Bukan terjadi tiba-tiba, dan tidak dilakukan oleh satu dua orang. Selama ini yang banyak terlibat merupakan warga dari kalangan ekonomi bawah.
Pemerintah Bireuen sebagai ulil amri harus melihat persoalan tersebut secara holistik. Jangan sampai ketika Pemerintah mengambil sikap, yang dirugikan adalah masyarakat yang selama ini hidup dengan mengandalkan sumber daya lahan yang ada di hutan.
Selama ini para pelaku yang bekerja sebagai perambah hutan di Bireuen merupakan masyarakat kelas bawah di sekitar hutan. Mereka menjadikan aktivitas itu sebagai wahana mencari nafkah halal.
Bila mereka langsung ditindak, maka yang rugi juga keluarga para perambah. Ketika kepala keluarga ditangkap, keluarga mereka akan terlantar.
Oleh karena itu, yang selama ini dilakukan oleh Pemkab Bireuen yaitu sikap kehati-hatian, demi menjaga kemaslahatan rakyat kecil.
Baca juga: Bupati Bireuen Bantu Pemulangan Jenazah Warga Juli
“Bila kami minta penertiban secara terbuka tanpa mempertimbangkan sisi ekonomi rakyat kecil, apa yang akan terjadi? Mungkin akan ada penghentian sementara perambahan hutan. Lalu, bagaimana dengan keberlangsungan ekonomi keluarga mereka? Pemerintah harus melihat sampai ke sana. Tidak boleh sekadar membaca peraturan, tanpa mencari solusi untuk rakyat,” kata Mukhlis.
Dia sepakat bahwa hutan harus dilestarikan. Saat ini pihaknya sedang mendiskusikan formula paling pas supaya hutan yang ada tetap terus memberikan manfaat untuk ekologi. Di sisi lain masyarakat yang selama ini melakukan perambahan hutan tetap hidup.
Demikian juga persoalan pedagang kaki lima yang selama ini berdagang di pusat kota. Baik yang menggunakan gerobak, sepeda motor, mobil box dan bak terbuka.
Pemerintah bisa saja menggusurnya dengan memerintahkan Satpol PP melakukan penertiban. Tapi setelah ditertibkan, di mana mereka mencari nafkah untuk memberi makan keluarga?
Selama ini kehadiran pedagang kaki lima memang mengurangi keindahan wajah kota. Tapi mereka juga pahlawan ekonomi yang harus diberikan penghargaan. Bersebab mereka masih mau berusaha, maka masih ada harapan bagi keluarga masing-masing.
“Pemkab pasti akan mengatur, apalagi peraturan tentang itu telah ada. Tapi saya tidak boleh geudebam-geudebum. Mereka rakyat Bireuen, yang juga harus saya lindungi. Jadi, penertiban tetap akan dilakukan, tapi pemerintah harus terlebih dahulu mencari solusi. Setelah ditertibkan mereka akan berdagang di mana? Dipindahkan ke lokasi A atau B, apakah dagangan mereka laku? Kalau tak laku, pemerintah telah berbuat zalim untuk rakyat kecil,” kata Mukhlis.
Ketua DPD II Partai Golkar Bireuen tersebut mengatakan ada kalanya pemerintah harus bergerak cepat supaya tidak menimbulkan masalah. Salah satunya penertiban odong-odong yang mangkal di depan RSUD dr. Fauziah. Mengapa harus dilakukan? Karena pangkalan di sana membuat arus lalu lintas terganggu dan pasien di rumah sakit juga terganggu.
Saat ini kondisi ekonomi secara nasional sedang tidak baik. Anggaran daerah terkena efisiensi yang sangat ketat. Uang Pemerintah sangat sedikit yang dapat dibelanjakan untuk rakyat secara luas. Oleh karena itu, Pemkab Bireuen juga harus lebih kooperatif dengan rakyat kecil.
Sebagai kepala daerah, Mukhlis dan jajaran sedang bekerja untuk membangun daerah. Pembangunan yang ia cita-citakan adalah yang berdampak baik seluruh rakyat.
“Terus berikan masukan untuk kami. Karena masukan-masukan akan menjadi bahan bagi pemerintah dalam merencanakan pembangunan. Mari bersinergi supaya pembangunan yang kita lakukan memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat,” imbaunya.
