Komparatif.ID, Sigli— Konferensi Kabupaten Ke-VII Persatuan Wartawan Indonesia (Konferkab PWI) Pidie resmi ditutup oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pidie, Drs. Samsul Azhar.
Pada konferensi yang berlangsung di Oproom Setdakab, Sabtu, (2/8/2025), Firman Zubir kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PWI Pidie untuk periode 2025–2028.
Dalam sambutannya, Samsul Azhar mengucapkan selamat kepada Firman Zubir yang kembali terpilih sebagai Ketua PWI Kabupaten Pidie untuk periode 2025–2028. Ia berharap Firman dapat mengemban amanah tersebut dengan dedikasi dan tanggung jawab, serta mampu membawa PWI Pidie ke arah yang lebih baik.
Samsul Azhar juga menekankan PWI harus menjadi garda terdepan dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab, serta menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyampaikan berbagai program pembangunan kepada masyarakat.
Menurutnya, dunia pers di era digital seperti saat ini menghadapi tantangan serius dengan mudahnya beredar informasi tanpa verifikasi jurnalistik. Sekda menilai fenomena ini menuntut peningkatan kapasitas wartawan agar dapat bersaing secara profesional di tengah maraknya informasi digital yang tidak terverifikasi.
“Di era digital ini, kita melihat banyak informasi yang beredar tanpa verifikasi yang memadai. Ini menunjukkan pentingnya wartawan profesional yang dapat menyampaikan berita secara objektif dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Baca juga: Firman Zubir Calon Tunggal, Konferkab VII PWI Pidie Dipastikan Aklamasi
Konferensi sebelumnya dibuka langsung oleh Wakil Bupati Pidie, Alzaizi Umar. Dalam sambutannya, ia menyampaikan PWI berperan penting sebagai mitra strategis pemerintah daerah, baik dalam pembangunan maupun dalam penyampaian informasi publik.
Ia menegaskan jalannya roda pemerintahan akan sulit tercapai tanpa dukungan dari fungsi pers yang profesional. Karena itu, ia mengajak seluruh insan pers di Pidie untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah serta masyarakat.
“Kami sebagai Pemerintah Kabupaten Pidie menyadari bahwa kegiatan pemerintahan di daerah ini akan sulit tercapai apabila tanpa jalannya fungsi pers yang profesional sebagai jembatan informasi bagi masyarakat, serta berperan sebagai fungsi kontrol sosial,” terang Alzaizi.
