Komparatif.ID, Jakarta— Upaya panjang menyuarakan penyelesaian konflik antara manusia dan satwa di Aceh akhirnya membuahkan hasil. Presiden Prabowo Subianto disebut akan menghibahkan 80.000 hektare lahan di Aceh sebagai kawasan konservasi gajah.
Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari dorongan yang konsisten disuarakan anggota Komisi IV DPR RI Dapil Aceh II Fraksi Gerindra, Ir. H. TA Khalid, MM, dalam berbagai forum resmi di parlemen selama empat tahun terakhir.
Dalam kunjungan ke Aceh Tengah pada Kamis (19/6/2025) yang turut dihadiri Duta Besar Inggris dan Menteri Kehutanan beserta sejumlah pejabat tinggi lainnya, TA Khalid menyampaikan konflik antara manusia dan satwa, khususnya gajah, telah menjadi masalah lama di Aceh.
Ia menegaskan setelah konflik bersenjata di Aceh mereda, konflik antara manusia dan satwa menjadi tantangan baru yang belum sepenuhnya ditangani secara serius.
Menurutnya, perhatian pemerintah pusat terhadap isu ini mulai menguat setelah dirinya mengangkatnya dalam berbagai rapat Komisi IV DPR RI bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pejabat eselon I KLHK.
Baca juga: Konservasi Tanpa Keadilan: Gajah Aman, Warga Terancam
Salah satu titik balik penting terjadi dalam kunjungan Prabowo ke Inggris, saat bertemu dengan Raja Charles III. Dalam pertemuan tersebut, pihak World Wide Fund for Nature (WWF) mengajukan permintaan agar Indonesia menghibahkan lahan untuk konservasi gajah di Aceh.
Menanggapi permintaan tersebut, Prabowo tidak hanya menyetujui 10.000 hektare seperti yang diminta, tetapi bahkan menawarkan 20.000 hektare. Politisi Gerindra itu menyebut informasi terakhir yang diterimanya, Presiden bahkan siap menghibahkan hingga 80.000 hektare jika dibutuhkan untuk menyelamatkan habitat gajah Sumatera.
“Pak Prabowo tidak hanya menyetujui malah menawarkan 20.000 hektar tanahnya, informasi terakhir bahkan beliau akan menghibahkan hingga 80.000 hektar jika memang dibutuhkan,” terangnya.
Perjuangan TA Khalid sendiri dalam isu ini bukan hal baru. Pada 27 Mei 2021, ia berhasil mendorong agar persoalan konflik gajah masuk dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI. Dalam forum tersebut, TA Khalid meminta dukungan dari seluruh anggota komisi agar penyelesaian konflik gajah Aceh menjadi prioritas nasional.
Selain melalui jalur parlemen, TA Khalid juga mendorong kolaborasi multipihak dalam menangani konflik gajah. Pada 3 November 2021, ia terlibat dalam pertemuan di Banda Aceh bersama sejumlah LSM, tokoh masyarakat, dan perwakilan KLHK untuk membahas rencana aksi konservasi gajah Sumatera.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari kesimpulan rapat Komisi IV sebelumnya dan menjadi bagian penting dari proses penyusunan dokumen rencana aksi pengelolaan gajah oleh Ditjen KSDAE.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan peran masyarakat lokal dalam konservasi, termasuk menjaga kawasan seperti Pulau Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek yang secara administratif masuk wilayah Aceh.
Ia meyakini pendekatan kolaboratif yang melibatkan komunitas lokal, pemerintah, dan organisasi konservasi akan memperkuat upaya pelestarian satwa yang semakin terdesak ruang hidupnya ini.
