Komparatif.ID, Banda Aceh— Ketua DPRA, Zulfadli mengatakan pihaknya telah berkonsultasi dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk mempercepat realisasi APBA 2025
Dengan kesepakatan ini, ia menegaskan tidak ada lagi alasan bagi jajaran eksekutif, Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), dan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk menunda pelaksanaan anggaran.
“Saya sudah bicara sama Mualem untuk percepatan realisasi APBA 2025, dan beliau (Gubernur Aceh) sudah sepakat,” ujar Zulfadli di Banda Aceh, Sabtu (8/3/2025).
Ketua DPRA menegaskan pentingnya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2025 demi keberlanjutan pembangunan dan pergerakan ekonomi masyarakat.
Ia meminta jajaran eksekutif tidak menunda pelaksanaan anggaran yang telah disepakati bersama antara legislatif dan eksekutif, mengingat tahun anggaran sudah berjalan hampir tiga bulan tanpa ada kejelasan realisasi.
Zulfadhli menyoroti dampak besar jika APBA 2025 tidak segera direalisasikan. Ia mengingatkan anggaran pemerintah merupakan sumber utama bagi perekonomian Aceh. Jika pencairan anggaran terus tertunda, ia khawatir masyarakat akan menjadi korban akibat melambatnya pergerakan ekonomi dan meningkatnya angka kemiskinan.
“Anggaran pemerintah ini kan sumber terbesar bagi perekonomian Aceh. Nah, jika tidak segera direalisasikan, kami di legislatif khawatir rakyat yang jadi korban,” lanjutnya.
Zulfadli juga menanggapi kemungkinan perubahan atau penyesuaian APBA 2025 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 25 Februari 2025.
Baca juga: Mualem Kunjungi Warga Simeulue yang Menetap di Gubuk 4×4
Menurutnya, jika ada perubahan, harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tetap mengacu pada mekanisme serta aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan kendala lebih lanjut.
Zulfadli juga mengingatkan jika APBA 2025 terus tertunda, dampaknya tidak hanya pada perekonomian Aceh, tetapi juga berpotensi menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam jumlah besar.
Ia menilai kondisi ini sangat merugikan rakyat Aceh dan meminta pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi untuk tidak lagi menghambat realisasi APBA. “Sudahlah, jangan lagi bermanuver, mari kita melihat kepentingan Aceh lebih luas demi rakyat Aceh,” ungkapnya.
Menurutnya, jika APBA 2025 tidak segera direalisasikan, daya beli masyarakat akan semakin melemah menjelang Idulfitri 1446 Hijriah, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi di Aceh.
Ia menegaskan rakyat Aceh harus bisa menikmati manfaat pembangunan, bukan justru dikorbankan oleh kepentingan segelintir pihak.
