Komparatif.ID, Jakarta— Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) mengumumkan akan memecat 27 kadernya yang terbukti melanggar aturan partai.
Keputusan ini diambil setelah serangkaian evaluasi dan mekanisme internal dilakukan untuk menjaga kedisiplinan dan integritas partai dalam menghadapi Pemilu, Pilpres, hingga Pilkada 2024.
Melansir cnnindonesia.com, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam jumpa pers di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024), mengatakan bahwa keputusan ini akan diumumkan secara resmi pada 17 Desember mendatang.
“Nantinya partai akan memberikan sanksi yang begitu tegas. DPP sudah menerima masukan setidaknya sudah ada 27 orang yang akan dikenakan sanksi pemecatan,” ungkapnya.
Hasto menegaskan sanksi pemecatan ini diberikan sebagai bagian dari komitmen partai untuk menegakkan kedisiplinan organisasi. Ia menyebut para kader yang diberhentikan telah melakukan pelanggaran berat, termasuk mendukung pasangan calon lain di pemilu, bersikap dua kaki, serta tidak menjalankan instruksi partai.
Baca juga: Pilkada DKI Jebakan Batman Untuk Anies Baswedan?
Hasto belum mengungkap secara rinci nama-nama kader yang akan dikenai sanksi tersebut, namun ia menegaskan langkah ini diperlukan untuk menunjukkan bahwa kedisiplinan adalah pilar utama dalam partai.
Menurutnya, tindakan mendukung calon lain atau bermain dua kaki bertentangan dengan nilai-nilai yang dipegang teguh PDIP.
“Ya mendukung calon lain. Termasuk kemudian kaki dua. Tidak menjalankan perintah partai. Karena kedisiplinan itu harus ditegakkan,” kata Hasto.
Ketika ditanya lebih jauh, Hasto juga menyentuh soal status Presiden RI ke-7 Joko Widodo dalam kaitannya dengan PDIP. Ia menegaskan Jokowi tidak lagi menjadi bagian dari PDIP setelah mendukung pencalonan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto melalui jalur Mahkamah Konstitusi.
Pasangan Prabowo-Gibran kini menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI setelah memenangi Pilpres 2024.
Hasto menilai langkah Jokowi mencalonkan Gibran adalah keputusan yang menyimpang dari garis perjuangan PDIP. Menurutnya, keputusan itu mencerminkan perbedaan idealisme yang tidak lagi sejalan dengan cita-cita partai.
Hasto menyebutkan bahwa siapapun yang melupakan nilai-nilai dasar perjuangan PDIP, termasuk semangat memperjuangkan kepemimpinan dari rakyat biasa, tidak lagi menjadi bagian dari keluarga besar partai.
“Ketika seseorang secara sengaja sudah berbeda, itu sudah bukan bagian dari keluarga PDIP. Kami move on,” ujar Hasto.
