Komparatif.ID, Banda Aceh— Dari sepanjang 1.782 kilometer jalan provinsi di Aceh (data BPS) baru 80 persen masuk kategori layak pakai. Hal itu diungkapkan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) saat bertemu Menko Bidang Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta, Jumat (11/4/2025).
Selain itu, Mualem menyebutkan dari 2.112 km jalan nasional di Aceh, sebanyak 96 persen berada dalam kondisi baik. Ia juga menyebut Aceh membutuhkan 50 unit jembatan dan penyelesaian ruas tol Trans Sumatera yang melewati Aceh.
Selain itu, Gubernur juga menyampaikan kebutuhan mendesak untuk pembangunan 50 unit jembatan guna menghubungkan wilayah yang masih terisolasi, serta percepatan penyelesaian ruas Jalan Tol Trans Sumatera yang melintasi Aceh.
Pembangunan infrastruktur jalan ini, menurutnya, akan menjadi faktor utama dalam mendorong perekonomian dan memperlancar distribusi barang dan jasa di Aceh.
Baca juga: Mualem Gaet Adik Prabowo Hidupkan Lagi Pabrik Kertas Aceh
“Dari total 2.112 km jalan nasional di Aceh, sebanyak 96 persen berada dalam kondisi baik. Sementara itu, jalan provinsi baru mencapai 80 persen dalam kategori layak pakai. Selain itu, dibutuhkan pembangunan 50 unit jembatan serta penyelesaian ruas Jalan Tol Trans Sumatera yang melewati Aceh,” ujar Mualem.
Tak hanya infrastruktur jalan, pertemuan ini juga membahas isu krusial terkait irigasi yang menjadi kendala bagi sektor pertanian di Aceh.
Sebanyak 14 provinsi, termasuk Aceh, menjadi prioritas dalam penanganan masalah irigasi guna meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan nasional.
Di sisi lain, dalam bidang transmigrasi, Mualem mengungkapkan Aceh memiliki potensi lahan yang sangat luas, mencapai 19.370 hektare. Namun, hingga saat ini baru 5.783 hektare yang dimanfaatkan.
“Pemerintah Aceh terus mendorong pemanfaatan lahan-lahan ini melalui program transmigrasi lokal yang diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” jelasnya.
Tak kalah penting, Mualem juga menyebut kebutuhan ketersedian kapal ferry untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, serta penanganan rumah tidak layak huni yang menjadi salah satu faktor penyumbang kemiskinan di Aceh.
Menanggapi usulan-usulan tersebut, Menko AHYi menyambut positif komitmen Pemerintah Aceh dan berjanji akan mendukung langkah-langkah percepatan pembangunan yang telah disampaikan.
AHY memastikan pemerintah pusat akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh untuk mempercepat realisasi berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, seperti Ketua DPR Aceh Zulfadli, Sekda Aceh M. Nasir Syamaun, Kepala Dinas PUPR Mawardi, Kepala Dinas Mobilitas Penduduk Akmil Husen, Kepala Bidang Erwin Ferdinansyah, serta Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Jamaluddin dan Ketua Komisi IV DPRA Nurdiansyah Alasta.
