Komparatif.ID, Banda Aceh– Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk Malik Mahmud Alhaytar mengatakan menolak penambahan empat batalyon TNI di Aceh.
Infografis Operasi Militer di Aceh untuk Memberantas GAM
Wali Nanggroe mengatakan penambahan empat batalyon TNI di Aceh, bertentangan dengan perjanjian damai Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (RI-GAM) atau MoU Helsinki yang ditandatangani di Finlandia pada 2005 silam.
“Selama perdamaian berlaku, masyarakat Aceh semakin merasa aman dan merasa bahwa pemerintah berkomitmen kepada perjanjian damai MoU Helsinki 2005,” katanya.
Dalam merawat perdamaian, pihak eks kombatan GAM bahu-membahu saling menjaga keamanan sejak tahun 2005-2025. Demikian disampaikan Wali Nanggroe menanggapi rencana penambahan empat batalyon TNI di Aceh, Sabtu (3/5/2025).
Menurut Wali Malik Mahmud, geopolitik dunia saat ini, hubungan negara-negara berdekatan dengan Indonesia (ASEAN) baik-baik aja. Ini termasuk India, Sri Langka, Bangladesh dan Asutralia. Menurutnya, alasan untuk menambah personel TNI di Aceh tidak tepat.
“Seandainya ada ancaman dari luar, rakyat Aceh dapat diharapkan untuk menantang musuh yang datang dari luar. Sejarah Aceh telah membuktikan Aceh sendiri dapat menantang Portugis selama ini lebih dari 100 tahun, Belanda 70 tahun dan Jepang 3,5 tahun,” ungkap Wali Nanggroe.
“Yang harus digaris bawahi adalah kepercayaan dan komitmen bersama pada apa yang telah disepakati, adalah benteng pertahanan yang kokoh dan pintu memasuki era pembangunan Aceh di masa depan yang cemerlang,” tambah PYM Tgk. Malik Mahmud Alhaytar.
