Komparatif.ID, Banda Aceh– Enam masyarakat sipil yang tergabung dalam berbagai kelompok penolakan tambang di Beutong Ateuh Benggalang menyambangi kantor DPRA, dan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki di Banda Aceh.
Kedatangan mereka untuk meminta kepastian dari pemerintah untuk menghentikan rencana eksplorasi dan eksploitasi tambang emas oleh PT Bumi Mentari Energi (EMM), tidak jauh dari tempat rencana eksplorasi PT EMM yang izinnya telah dicabut Mahkamah Agung.
Perwakilan masyarakat, Tengku Diwa Laksana menyebut rencana eksplorasi tambang emas oleh PT BME tercium usai empat Keuchik dan Camat Beutong Ateuh Benggalang dipanggil ke kediaman Bupati Nagan Raya pada awal 2023 lalu. Disana mereka diminta untuk menandatangani surat rekomendasi izin tambang emas di wilayah tersebut.
“Ada intimidasi yang diterima Keuchik kami, dipaksa untuk menandatangani surat rekomendasi bagi PT BME, kalau tidak penggunaan dana desa akan diperiksa untuk menakuti Keuchik,” terang Tgk Diwa pada konferensi pers di kantor Walhi Aceh, Banda Aceh, Rabu (16/8/2023).
Akibatnya, Tgk Diwa menuturkan, pada 25 Mei 2023, perwakilan PT BME mulai melakukan pengukuran lahan, dan mendirikan pancang di lokasi rencana tambang. Namun upaya mereka gagal usai diusir masyarakat setempat.
“Kami bilang, pak, kalau tidak pergi dari sini mobil bapak yang pergi,” ujar Saudah, perwakilan Perempuan Beutong Bersatu (PBB) yang ikut menghadang tim PT BME.
Lebih lanjut, Tgk Diwa menjelaskan PT BME juga melakukan pendekatan-pendekatan personal kepada sosok tertentu. Beberapa warga Beutong Ateuh diboyong ke Jakarta untuk memuluskan dapatnya izin tambang.
Menurut Tgk Diwa, masyarakat Beutong Ateuh khawatir pergerakan PT BME. Tanpa surat izin sehelai pun dikantong, perusahaan sudah berani melakukan pendekatan agresif.
“Kami takut, ini perusahaan belum mendapatkan izin satu pun, tapi sudah berani melakukan tindakan ini itu,” ujarnya.
Di Banda Aceh, Tgk Diwa dan teman-teman mengatakan mendapatkan sambutan positif dari DPR dan Gubernur. Semua pihak mendukung penghentian dan penolakan tambang di kawasan Beutong Ateuh Benggalang.
“Kalau masyarakat tidak sepakat, jangan dipaksakan,” ucap Tgk Diwa menirukan ucapan Pj Gubernur Achmad Marzuki.
Baca juga: Rumah Tokoh Beutong Ateuh Dikepung Polisi Usai Usir PT BME
Walhi Aceh Dorong Perlindungan Beutong Ateuh
Sementara itu, Deputi Direktur Walhi Aceh, Nasir Buloh menyoroti pentingnya perlindungan kawasan Beutong dari aktivitas pertambangan. ia mengungkapkan keyakinannya bahwa mengeluarkan kawasan Beutong dari peta potensi wilayah pertambangan Aceh dapat menjadi solusi jangka panjang bagi masyarakat setempat.
“Jika kawasan ini mampu dikeluarkan dari peta potensi wilayah pertambangan Aceh, pada saat ada perusahaan luar siapapun yang melirik potensi tambang di Aceh, Beutong tidak akan terlihat lagi, dan menurut kami, langkah ini bisa jadi solusi jangka panjang bagi masyarakat Beutong,” ujar Nasir Buloh.
Nasir juga menegaskan bahwa Pemerintah Aceh harus segera menetapkan kawasan Beutong sebagai area yang memiliki nilai penting, yang memiliki sejumlah situs sejarah dan budaya yang diakui oleh Mahkamah Agung dalam gugatan melawan PT EMM.
Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga warisan budaya dan sejarah yang ada di kawasan tersebut.
“Kita mendesak Pemerintah Aceh kawasan ini harus ditetapkan sebagai kawasan yang memiliki nilai penting, mulai situs sejarah dan budaya yang pada gugatan melawan PT EMM diakui oleh Mahkamah Agung,” tegas Nasir.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan pendekatan pertambangan sebagai jalan menuju kesejahteraan masyarakat setempat. Ia mengusulkan agar pemerintah Aceh fokus pada program peningkatan produktivitas lahan pertanian dan perkebunan sebagai alternatif berkelanjutan bagi masyarakat dalam mencari rezeki.
“Bila pemerintah ingin masyarakat hidup sejahtera, kami pikir bukan melalui tambang. Akan tetapi pemerintah Aceh wajib mencanangkan program peningkatan produktivitas lahan pertanian dan perkebunan dari hulu hingga hilir, yang selama ini telah menjadi tempat masyarakat mencari rezeki,” sambungnya.
