Komparatif.ID, Kutacane— Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menyebut banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tenggara selama seminggu terakhir akibat tingkat kerusakan hutan yang semakin parah dan kritis di daerah tersebut.
Penabangan liar, perkebunan sawit, dan pembukaan jalan baru, khususnya pembangunan jalan tembus dari Jambur Latong, Kutacane, hingga perbatasan Sumatera Utara, diyakini menjadi pemicu utama terjadinya banjir.
Kadiv Advokasi dan Kampanye Walhi Aceh Afifuddin Acal menjelaskan Aceh Tenggara merupakan daerah dengan tingkat kerusakan hutan yang masif. Meskipun intensitas hujan di Aceh tinggi secara alami pada akhir tahun, kondisi lingkungan yang kritis memicu bencana, termasuk banjir bandang, banjir, dan longsor.
“Intensitas banjir yang terjadi di Aceh Tenggara sepakan ini membuktikan bahwa kerusakan hutan semakin masif terjadi di Aceh Tenggara,” kata Afifuddin Acal dalam keterangan yang diterima Komparatif.ID, Rabu (15/11/2023).
Menurut WALHI Aceh, pembukaan jalan baru menjadi penyebab potensial banjir karena memudahkan perambah hutan untuk illegal logging dan memicu konflik satwa.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) per 14 November 2023 pukul 20.00 WIB, 14 kecamatan dan 50 desa terdampak banjir di Aceh Tenggara. Banjir terjadi setelah hujan intensitas tinggi sejak pukul 19.00 WIB, menyebabkan beberapa sungai meluap di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.
Akibatnya, sejumlah ruas jalan nasional terendam lumpur dan pemukiman warga ikut tergenang hingga 20 cm-30 cm. Saat ini, banjir masih menggenang meskipun sudah mulai surut secara perlahan.
Baca juga: 7.313 Jiwa Terkena Dampak Banjir di Aceh Tenggara
BPBA melaporkan banjir ini menimbulkan korban, seorang anak berusia 2 tahun meninggal dunia di Desa Pasir Puntung, Kecamatan Semadam. Selain itu, dua orang lainnya mengalami luka-luka di desa yang sama. Afifuddin Acal menyebut banjir ini sebagai persoalan klasik, namun mitigasi terus diabaikan oleh pemerintah.
Afif menekankan pentingnya menjaga hutan di Aceh Tenggara, terutama karena 92% wilayahnya termasuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), hutan dengan nilai konservasi tinggi. Meskipun luas wilayah Aceh Tenggara mencapai 414.664 hektar, dengan 380.457 hektar di antaranya merupakan KEL, data menunjukkan penyusutan luas KEL sebesar 14,30% dalam 10 tahun terakhir.
WALHI Aceh mendesak pemerintah Aceh untuk melindungi hutan di Aceh Tenggara, tidak membuka jalan baru, dan memaksimalkan pemeliharaan jalan yang sudah ada. Selain dampak banjir, pembukaan jalan baru dapat memicu illegal logging, konflik satwa, dan kejahatan lingkungan lainnya.
Organisasi lingkungan ini juga menyoroti penurunan tutupan hutan di Hutan Lindung (HL) dan Taman Nasional (TN) di Aceh Tenggara. Menurut SK 580, luas Hutan Lindung berkurang menjadi 68.218 hektar dari 79.267 hektar pada 2022, sedangkan Taman Nasional menyusut menjadi 257.610 hektar dari 278.205 hektar.
Afifuddin Acal menekankan pentingnya melibatkan mitigasi bencana banjir dalam revisi Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Tenggara. WALHI Aceh juga mengajak warga untuk selalu waspada terhadap bencana alam dan mempertimbangkan aspek bencana dalam penggunaan lahan dan pembangunan infrastruktur.
