Komparatif.ID, Washington DC— Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menutup United States Agency for International Development (USAID) dengan alasan efisiensi anggaran.
Keputusan ini langsung berdampak pada operasional badan tersebut di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang selama ini menjadi salah satu penerima manfaat dari program-program bantuan USAID.
Penutupan ini menyebabkan seluruh pegawai USAID, baik di AS maupun di luar negeri, mendapatkan cuti administratif mulai Selasa (4/2/2025).
Pada Jumat (7/2/2025), cuti staf ini resmi diberlakukan secara menyeluruh, kecuali bagi personel yang masih ditugaskan untuk menangani fungsi-fungsi vital dan program-program tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.
Badan tersebut selama ini dikenal memiliki peran penting dalam berbagai aspek pembangunan global, mulai dari pendidikan, kesehatan, keamanan, demokrasi, hingga pengentasan kemiskinan.
Pada 2023, badan ini tercatat menyalurkan bantuan ke sekitar 130 negara, termasuk Indonesia.
Namun, dengan kebijakan terbaru dari Trump, banyak program kerja sama yang telah berjalan diperkirakan akan terdampak, terutama dalam sektor-sektor strategis yang selama ini mendapat dukungan dari Pemerintah Federal AS.
Baca juga: AS Bekukan Bantuan USAID SEGAR, Roadmap Kakao Aceh Tetap Lanjut
Di Indonesia, USAID memiliki Strategi Kerja Sama Pembangunan AS-Indonesia (CDCS 2020-2025) yang berfokus pada penguatan kemitraan strategis di berbagai bidang, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024).
Program ini juga menekankan konsep Perjalanan Menuju Kemandirian dengan menyoroti empat bidang prioritas utama.
Efektivitas pemerintahan menjadi salah satu bidang yang selama ini mendapatkan dukungan dari USAID. Program ini bertujuan untuk mempercepat reformasi birokrasi agar lebih sederhana dan efisien, sesuai dengan visi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ingin memangkas segala hambatan investasi, termasuk birokrasi yang lambat dan praktik politik uang.
Selain itu, USAID juga berperan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis dan meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan melalui akses terhadap informasi berkualitas dan penguatan organisasi masyarakat sipil.
Di sektor sumber daya manusia, USAID turut berkontribusi dalam penguatan kualitas pendidikan formal dan non-formal, termasuk lembaga pelatihan kejuruan.
Program ini juga berfokus pada peningkatan layanan kesehatan, terutama dalam upaya mengatasi stunting serta menekan angka kematian ibu dan anak. Dengan penutupan USAID, keberlanjutan berbagai inisiatif ini menjadi tanda tanya besar bagi masa depan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.
Dampak lain yang akan terasa adalah di sektor ekonomi, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif. USAID selama ini memberikan dukungan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan tinggi dan pelatihan vokasi, serta memperkuat kapasitas sektor publik dan swasta guna menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan dihentikannya pendanaan, berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dan investasi di Indonesia berisiko terganggu.
Keberlanjutan lingkungan hidup juga menjadi sektor yang selama ini mendapatkan perhatian khusus dari USAID. Program-program yang mendukung pengelolaan sumber daya alam, ketangguhan lingkungan perkotaan, serta penyediaan layanan energi yang adil dan berkelanjutan berpotensi terhenti akibat keputusan ini.
Padahal, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan ketahanan lingkungan dan mendukung kebijakan energi berkelanjutan di Indonesia.
