Komparatif.ID, Jakarta— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti fenomena membludaknya tenaga honorer bidang administrasi yang sebagian besar, menurutnya, berasal dari praktik “titipan” pejabat atau tim sukses kepala daerah.
Tito mengatakan jumlah honorer yang bekerja di bidang administrasi ini terus bertambah, bahkan saat ini mencapai sekitar 2 juta orang.
Tito mengungkapkan hal ini saat berbicara mengenai tenaga honorer di bidang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) yang juga masih banyak belum mendapatkan status setara dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ia menegaskan bahwa sudah ada upaya yang dilakukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) agar tenaga honorer di bidang yang membutuhkan keterampilan, seperti Satpol PP dan Damkar, bisa segera diangkat menjadi PPPK.
Menurut Tito, berbeda dengan tenaga administrasi, Satpol PP dan Damkar membutuhkan keterampilan khusus dalam menjalankan tugasnya, sehingga layak mendapatkan status PPPK seperti tenaga kesehatan dan guru yang memiliki keahlian spesifik.
Ia juga menjelaskan bahwa PAN-RB menyatakan hanya mereka yang memiliki keterampilan yang bisa diangkat menjadi PPPK, bukan tenaga administrasi yang sering kali merupakan hasil titipan pejabat atau tim sukses.
Baca juga: Mendagri Tito: KPUD Banyak Orang Titipan, Picu Konflik Pilkada
“Kalau administrasi kan biasanya titipan, titipan pejabat atau tim sukses bupati, wali kota, dijadikan tenaga honorer. Jumlahnya makin banyak, hampir 2 juta kalau enggak salah,” ujarnya pada Rakornas Trantibumlinmas Kesiapsiagaan dan Kelancaran Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Mövenpick Hotel Jakarta, seperti disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Dalam Negeri pada Rabu (13/11/2024).
Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri, tercatat sekitar 1,45 juta personel yang terlibat dalam sub-urusan ketentraman, ketertiban umum, serta bencana dan kebakaran di seluruh Indonesia.
Dari jumlah tersebut, sekitar 122.610 orang merupakan personel Satpol PP, terdiri dari 30.651 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 91.959 non-ASN.
Selain itu, personel Satlinmas tercatat mencapai 1,25 juta orang, sementara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melibatkan sekitar 18.028 ASN dan 32.388 non-ASN. Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki sekitar 29.831 personel, dengan 11.910 ASN dan 17.921 non-PNS.
