Komparatif.ID, Jakarta— Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini mengumumkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia terus menurun menuju level prapandemi. Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2023 mencapai 9,36 persen, menurun dari angka sebelumnya pada September 2022 yang sebesar 9,57 persen.
Penurunan ini merupakan tanda positif bagi perekonomian nasional, yang menunjukkan bahwa resiliensi ekonomi Indonesia terus terjaga setelah menghadapi tantangan krisis pandemi.
Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, mengatakan bahwa angka tingkat kemiskinan pada Maret 2023 ini ternyata lebih rendah dibandingkan dengan angka prapandemi pada Maret 2019 yang mencapai 9,41 persen. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan saat ini masih sedikit di atas titik terendah prapandemi pada September 2019 sebesar 9,22 persen.
Lebih lanjut, BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 berkurang menjadi 25,90 juta orang, mengalami penurunan sebesar 0,46 juta orang dibandingkan dengan September 2022.
Dalam periode Maret 2021 hingga Maret 2023, sebanyak 1,6 juta orang berhasil keluar dari garis kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan ini dapat dirasakan baik di perkotaan maupun di pedesaan.
Baca juga: Mantan Panglima GAM Rilis Buku “Lelaki Yang Lahir Salah Musim”
Febrio menjelaskan bahwa penurunan tingkat kemiskinan ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, menurunnya angka pengangguran, serta inflasi yang terkendali. Selain itu, bantuan sosial (bansos) Triwulan I-2023 juga terbukti efektif dengan Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai realisasi sebesar 89,3 persen, sementara Kartu Sembako mencapai 86,5 persen.
Pada Maret 2023, pemerintah juga meluncurkan tambahan bantuan pangan beras untuk menjaga akses pangan bagi rumah tangga miskin dan rentan serta menjaga stabilitas harga pangan.
“Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat, menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, dan menjaga stabilitas inflasi agar tingkat kemiskinan dapat terus ditekan hingga di bawah level prapandemi,” ungkap Febrio dalam siaran resmi Kementerian Keuangan, Selasa (18/7/2023).
Lebih jauh, Febrio mengungkapkan bahwa tren penurunan kemiskinan ini merupakan bagian dari fokus kebijakan jangka pendek pemerintah untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem hingga mencapai 0 persen pada tahun 2024 mendatang.
Dalam jangka panjang, penurunan kemiskinan akan menjadi pondasi penting untuk mencapai cita-cita Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045.
Selain itu, BKF juga melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus sebesar USD3,45 miliar pada Juni 2023, dengan total ekspor senilai USD20,61 miliar dan impor sebesar USD17,15 miliar.
Kinerja positif ini membuat total surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai USD19,93 miliar sejak Januari hingga Juni 2023, menunjukkan bahwa surplus neraca perdagangan telah berlangsung selama 38 bulan berturut-turut.
Febrio menegaskan bahwa surplus neraca perdagangan yang terus berlanjut ini menunjukkan kekuatan keseimbangan eksternal Indonesia di tengah situasi pelemahan pertumbuhan global dan fluktuasi harga komoditas. Pemerintah akan terus memantau perkembangan kinerja ekonomi global agar dampaknya terhadap laju ekspor Indonesia dapat dikelola dengan baik.
“Kinerja neraca perdagangan Indonesia yang tetap mencatatkan surplus menunjukkan posisi keseimbangan eksternal Indonesia yang tetap kuat di tengah tren pelemahan pertumbuhan global, termasuk moderasi harga komoditas. Perkembangan kinerja ekonomi global yang menunjukkan tren pelemahan serta harga komoditas yang masih fluktuatif ini akan terus kami pantau agar dampaknya terhadap laju ekspor dapat terus dimitigasi,” pungkas Febrio.
